Pembangunan Huntara Pascabencana Sumatera Sudah Capai 97 Persen

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyatakan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatera telah mencapai 97 persen. Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Menurut Tito, progres pembangunan Huntara hampir rampung setelah pemerintah melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah terdampak.

“Sebanyak 97 persen Huntara sudah dibangun. Saya juga melakukan pengecekan terakhir melalui rapat koordinasi pada Selasa lalu,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, pemerintah telah memastikan kebutuhan hunian sementara di setiap daerah terdampak. Untuk wilayah Sumatera Barat, kebutuhan Huntara disebut sudah terpenuhi sejak beberapa waktu lalu.

Sementara itu, di Sumatera Utara sempat terjadi banjir akibat curah hujan tinggi. Namun, kondisi tersebut kini telah berhasil ditangani oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait.

Tito juga menyebut bahwa tidak ada lagi warga terdampak yang tinggal di tenda pengungsian, termasuk di Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

“Seluruh penyintas telah mendapatkan tempat tinggal sementara yang lebih layak sehingga tidak lagi menempati tenda pengungsian,” katanya.

Dengan pembangunan Huntara yang hampir selesai, pemerintah kini mengalihkan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur permanen, khususnya jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana.

Menurut Tito, sejumlah ruas jalan dan jembatan daerah masih membutuhkan penanganan lanjutan, baik melalui pemerintah daerah maupun dukungan pemerintah pusat.

Dalam kesempatan yang sama, Tito mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028.

Anggaran tersebut dibagi dalam tiga tahap, yakni Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program pemulihan yang melibatkan 33 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tito juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas dukungan anggaran yang dinilai sangat penting untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana dan membantu masyarakat kembali menjalani aktivitas secara normal.