Digitalisasi Bansos Berbasis AI Siap Diluncurkan Nasional, Pemerintah Bidik Efisiensi hingga Rp 260 Triliun

JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) melalui sistem perlindungan sosial (Perlinsos) berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada Oktober hingga November 2026.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan saat ini pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan di puluhan daerah untuk memastikan kesiapan sistem sebelum diterapkan di seluruh Indonesia.

Menurutnya, digitalisasi Bansos telah memasuki tahap penting setelah uji coba dilakukan di 42 kabupaten dan kota. Dari proses tersebut, pemerintah mengklaim telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan serta kebutuhan implementasi teknologi AI dalam tata kelola pemerintahan.

Sebelum peluncuran nasional, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung proyek percontohan pada awal Juli 2026. Beberapa lokasi yang dipertimbangkan untuk kunjungan tersebut antara lain Surabaya, Banyuwangi, dan Bali.

Sistem Perlinsos digital nantinya hadir dalam bentuk portal layanan terpadu. Masyarakat cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah untuk melakukan pendaftaran maupun pembaruan data penerima bantuan sosial.

Pemerintah menyebut digitalisasi ini mampu memangkas proses administrasi secara signifikan. Jika sebelumnya pengurusan bantuan sosial dapat memakan waktu berbulan-bulan, kini proses tersebut diklaim dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit dengan biaya yang jauh lebih rendah.

Pada tahap peluncuran nasional, sistem ini ditargetkan dapat menjangkau seluruh 541 kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah berharap sebagian besar daerah sudah siap mengoperasikan platform tersebut sebelum akhir tahun 2026.

Selain untuk penyaluran bantuan sosial, data yang terkumpul melalui sistem ini juga akan dimanfaatkan sebagai dasar perumusan berbagai kebijakan publik. Dengan data yang lebih terintegrasi dan akurat, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas program-program sosial lainnya.

Dalam jangka panjang, penerapan sistem digital ini diperkirakan berpotensi menciptakan efisiensi anggaran sebesar Rp 170 triliun hingga Rp 260 triliun. Namun angka tersebut masih berupa proyeksi yang bergantung pada keberhasilan implementasi, kualitas data, serta tingkat akurasi penyaluran bantuan.

Program digitalisasi Bansos merupakan hasil kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.