Bangladesh Kembalikan Larangan Israel pada Paspor, Tegaskan Dukungan terhadap Palestina

DHAKA - Pemerintah Bangladesh memutuskan untuk kembali mencantumkan klausul pengecualian Israel pada paspor negara tersebut, membatalkan perubahan kebijakan yang sebelumnya dilakukan pada masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada 2020.

Melalui perintah yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Bangladesh pada Minggu (19/7/2026), otoritas imigrasi diminta mengembalikan tulisan pada paspor elektronik yang berbunyi: “Paspor ini berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel.”

Bangladesh diketahui tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan hingga kini tidak mengakui negara tersebut. Pemerintah menyatakan keputusan tersebut sesuai dengan kebijakan luar negeri Bangladesh, pandangan masyarakat, serta sikap lama negara itu dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Perubahan kebijakan paspor ini menjadi salah satu langkah terbaru pemerintah Bangladesh setelah pergantian kekuasaan. Pemerintah menyebut keputusan tersebut mencerminkan kembali posisi resmi negara terkait isu Palestina.

Selain mengembalikan klausul terkait Israel, pemerintah juga memerintahkan perubahan pada desain buku paspor elektronik. Beberapa gambar dan tanda air (watermark) yang sebelumnya berkaitan dengan tokoh pendiri Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, telah dihapus atau diperbarui.

Dalam perintah yang sama, pemerintah menambahkan tanda air baru yang menghormati sejumlah tokoh yang tewas dalam aksi protes besar pada Juli-Agustus 2024. Pemerintah menyebut gerakan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong ribuan warga turun ke jalan hingga berakhir dengan jatuhnya pemerintahan Sheikh Hasina yang telah berkuasa selama 15 tahun.

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 1.400 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka selama aksi pergolakan tersebut. Setelah pemerintahan Hasina berakhir, mantan perdana menteri itu dilaporkan tinggal di pengasingan di India sejak 5 Agustus.

Kebijakan baru terkait paspor ini menegaskan kembali arah politik luar negeri Bangladesh yang selama bertahun-tahun mempertahankan dukungan terhadap Palestina serta tidak membuka hubungan resmi dengan Israel.