Tiga Kontainer Tujuan Israel Disita Malaysia, Anwar Tegaskan Kebijakan Pemerintah

KUALALUMPUR - Pemerintah Malaysia memperketat pengawasan terhadap pengiriman barang yang memiliki tujuan Israel. Langkah itu dilakukan setelah tiga kontainer yang akan dikirim dari Pelabuhan Tanjung Pelepas menuju Pelabuhan Ashdod diamankan oleh otoritas setempat.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya tidak ingin wilayah Malaysia digunakan sebagai jalur distribusi barang yang dapat membantu kemampuan militer Israel.

Anwar menyampaikan sikap tersebut melalui akun X miliknya pada Selasa (15/9/2026). Ia mengatakan seluruh pengiriman yang menimbulkan kecurigaan akan diperiksa dan diselidiki berdasarkan hukum yang berlaku di Malaysia.

“Posisi Malaysia jelas dan tegas. Kami tidak akan membiarkan negara kami digunakan sebagai jalur bagi pengiriman apa pun yang mendukung atau berkontribusi terhadap kemampuan militer Israel maupun kekejamannya terhadap warga Palestina dan nyawa orang-orang tak bersalah lainnya,” ujar Anwar.

Laporan Bloomberg menyebut penyitaan tiga kontainer tersebut berlangsung sekitar pertengahan Agustus. Pengiriman itu diketahui memiliki tujuan akhir Pelabuhan Ashdod di Israel, yang berada di kawasan pesisir selatan Tel Aviv.

Pemerintah Malaysia kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman tersebut. Anwar menegaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya berlaku untuk pengiriman yang secara langsung berkaitan dengan Israel, tetapi juga terhadap barang yang dicurigai dapat memberikan dukungan terhadap kemampuan militer negara tersebut.

Sikap Malaysia terhadap Israel selama ini cukup tegas, terutama dalam isu Palestina. Pemerintah Kuala Lumpur secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap rakyat Palestina di tengah konflik yang berlangsung di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.

Perang tersebut telah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan besar di Gaza. Kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut juga menjadi perhatian internasional.

Anwar menegaskan pemerintah Malaysia akan tetap menggunakan mekanisme hukum nasional dalam menangani setiap pengiriman yang dianggap mencurigakan. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi otoritas untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang masuk maupun keluar melalui wilayah Malaysia.