
BANGKOK - Pemerintah Thailand tengah menghadapi skandal besar terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebanyak 5.925 pegawai pemerintah daerah terancam diberhentikan setelah diduga lolos melalui mekanisme ujian yang telah dimanipulasi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand Worasit Liangprasit menyebut kasus tersebut menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang pernah terjadi di sektor administrasi pemerintahan Thailand. Pemerintah daerah diminta segera mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Kasus ini berkaitan dengan proses rekrutmen pegawai Departemen Administrasi Daerah tahun 2025 yang melibatkan Universitas Srinakharinwirot sebagai penyelenggara ujian. Penyelidikan menemukan adanya dugaan jaringan yang mengatur kelulusan peserta dengan imbalan tertentu.
Tingkat persaingan dalam seleksi tersebut memang sangat tinggi. Dari lebih dari 400 ribu peserta yang mengikuti ujian, hanya tersedia 6.669 formasi. Penyidik menduga sindikat dalam kasus ini telah memperoleh keuntungan hingga lebih dari 4 miliar baht atau sekitar Rp1,8 triliun dari para pelamar.
Kepolisian Thailand telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Lima di antaranya mengakui tuduhan, termasuk seorang pejabat senior dari Universitas Srinakharinwirot. Sementara delapan tersangka lainnya masih menunda pemeriksaan dan diminta segera memenuhi panggilan penyidik.
Salah satu pihak yang belum hadir dalam pemeriksaan adalah mantan Direktur Jenderal Departemen Administrasi Daerah, Teeruth Supawiboonpol. Polisi memperkirakan para tersangka yang belum kooperatif akan segera menjalani proses pemeriksaan.
Pemerintah Thailand kini berupaya membersihkan proses penerimaan pegawai negeri sekaligus memastikan jabatan yang diperoleh melalui praktik curang dapat ditinjau kembali sesuai aturan hukum.
| Alamat | : | Jl. Amanah Perhentian Marpoyan |
| Kode Pos | : | 28284 |
| : | 082173544002 | |
| : | admin@kabarsurya.com |