Prabowo Bahas Ekspor Mineral Kritis, Luhut Usulkan Pembatasan Lewat Sistem Digital Terintegrasi

JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menyoroti kebijakan ekspor mineral kritis di tengah upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam nasional. Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menanyakan mekanisme ekspor komoditas tersebut dalam sebuah rapat ekonomi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa dirinya mendukung pembatasan ekspor mineral kritis agar tidak dilakukan secara bebas. Menurutnya, pengaturan yang lebih ketat perlu diterapkan dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Dalam pernyataannya, Luhut menegaskan bahwa ekspor mineral sebaiknya tidak dilakukan tanpa kontrol ketat, melainkan melalui sistem yang mampu memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Ia kemudian merujuk pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) yang telah dikembangkan pemerintah sebagai basis pengawasan digital sektor pertambangan. Sistem ini mengintegrasikan data dari hulu hingga hilir, termasuk izin usaha, produksi, hingga kewajiban pajak dan royalti.

Melalui SIMBARA, seluruh aktivitas pertambangan dapat dipantau secara real-time. Sistem ini juga memungkinkan otomatisasi pengawasan, di mana pelanggaran administratif seperti tunggakan pajak atau royalti dapat berdampak pada terhentinya proses distribusi komoditas.

Luhut menjelaskan bahwa integrasi data dalam SIMBARA mencakup berbagai aspek, mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), volume produksi, hingga kualitas komoditas seperti batu bara. Dengan sistem ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun sistem tersebut masih terus disempurnakan, implementasinya telah menunjukkan arah positif dalam memperkuat pengawasan dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan negara.

Pemerintah menilai digitalisasi tata kelola sektor mineral dan batubara menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas industri pertambangan nasional, terutama di tengah meningkatnya permintaan global terhadap mineral kritis.

Dengan penguatan sistem digital seperti SIMBARA, pemerintah berharap kebijakan ekspor dapat lebih terkontrol sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral.