Pemerintah Lakukan Penataan Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Pemerintah menegaskan akan melakukan penataan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pelaksanaannya berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat koordinasi evaluasi program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

“Jadi memang kita menyepakati bersama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini, kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo Hadi.

Mensesneg menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan layanan MBG harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, termasuk oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menekankan bahwa yang menjadi perhatian utama bukan pada pihak tertentu, melainkan kepatuhan terhadap aturan dan standar yang berlaku.

“Semua itu harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, dan sesuai dengan prosedur,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas percepatan penyaluran program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, perhatian juga diberikan pada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, yang masuk dalam prioritas penerima manfaat program.

“Ada peningkatan signifikan dalam dua minggu ini terkait penerima manfaat, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Mensesneg.

Pemerintah juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan anggaran program MBG bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional.

Dari hasil pembahasan, pemerintah meyakini adanya potensi efisiensi anggaran seiring dengan penataan tata kelola program.

“Dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini,” katanya.

Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan perbaikan program prioritas secara berkelanjutan untuk memastikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Proses pengawasan, perbaikan, dan monitoring itu dilakukan setiap hari,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.