Mensos Tegaskan Sekolah Rakyat Tanpa Titipan, Prioritaskan Keluarga Miskin

PEKANBARU - Menteri Sosial RI Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah difokuskan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin dan rentan secara ekonomi. Program ini juga menyasar anak yang putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Saat melakukan kunjungan kerja di Pekanbaru, Menteri Sosial menekankan bahwa pelaksanaan program harus berjalan transparan tanpa adanya praktik tidak sehat dalam proses penerimaan siswa.

Ia menegaskan tidak boleh ada titipan dalam bentuk apa pun, baik dari pejabat, pihak sekolah, maupun pihak luar. Selain itu, tidak diperbolehkan adanya pungutan biaya dalam proses seleksi maupun penerimaan peserta didik.

Proses penerimaan siswa dilakukan melalui pendekatan langsung kepada keluarga calon peserta didik. Petugas akan melakukan pendataan dan verifikasi kondisi sosial ekonomi sebelum siswa ditetapkan.

Jika keluarga menyetujui, data akan diteruskan kepada pemerintah daerah untuk kemudian disahkan sebagai peserta resmi program Sekolah Rakyat.

Program ini secara khusus ditujukan bagi keluarga pada kategori ekonomi terbawah. Selain membantu anak putus sekolah, program ini juga diharapkan mampu mencegah anak-anak yang berisiko putus sekolah.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan fasilitas permanen Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota, sehingga akses pendidikan lebih merata.

Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Pembangunan ini direncanakan menggunakan dana APBN dan ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat.