JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kembali mencatat defisit keuangan sebesar Rp 2 triliun per bulan akibat tingginya beban klaim layanan kesehatan yang tidak seimbang dengan pendapatan iuran peserta.

Direktur BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyampaikan bahwa total pengeluaran untuk layanan kesehatan mencapai sekitar Rp 16-16,5 triliun per bulan, sementara pemasukan iuran hanya sekitar Rp 14 triliun.

“Setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta.

BPJS Kesehatan mencatat rasio klaim mencapai lebih dari 108 persen, menandakan bahwa pengeluaran program jaminan kesehatan nasional lebih besar dibandingkan pemasukan yang diterima.

Dalam sehari, BPJS Kesehatan menangani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan di seluruh Indonesia, yang berdampak pada tingginya beban pembiayaan.

Prihati memperingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal bayar pada Juli 2027 jika tidak ada intervensi atau dukungan kebijakan tambahan dari pemerintah.

Namun, saat ini BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan dana yang diperkirakan cukup hingga awal 2027.

“Kalau tidak ada intervensi, kita akan gagal bayar di Juli 2027,” jelasnya.

Pemerintah dikabarkan menyiapkan suntikan dana sekitar Rp 20 triliun melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan untuk menutup defisit sementara.

Dana tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sambil menunggu reformasi sistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga membahas penghapusan tunggakan iuran yang mencapai puluhan juta peserta dengan nilai sekitar Rp 14 triliun.

Defisit berulang BPJS Kesehatan menunjukkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara iuran peserta dan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang terus meningkat.

Pemerintah dan DPR kini didorong untuk mencari solusi jangka panjang agar sistem jaminan kesehatan nasional tetap berjalan stabil dan tidak membebani keuangan negara.