Menlu Inggris: Israel Makin Kehilangan Dukungan Internasional akibat Konflik Gaza

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menilai kebijakan Israel terhadap Palestina membuat negara tersebut semakin kehilangan dukungan dari sejumlah pihak di dunia internasional.

Pernyataan itu disampaikan Miliband dalam podcast The Rest is Politics. Ia mengatakan pemerintah Israel kini menghadapi kondisi ketika sejumlah negara yang sebelumnya menjadi mitra mulai mengambil jarak.

Menurut Miliband, Inggris mengambil sejumlah kebijakan baru terhadap Israel karena situasi di wilayah Palestina tidak dapat dipertahankan seperti sekarang. Salah satunya adalah langkah terkait permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Ia mengatakan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekan aktivitas yang berkaitan dengan pendudukan dan perluasan permukiman, bukan untuk mendelegitimasi Israel sebagai sebuah negara.

Miliband juga menyoroti proyek pembangunan permukiman di kawasan E1, Tepi Barat. Menurut dia, kawasan tersebut memiliki arti strategis karena pembangunan di sana berpotensi memutus hubungan antara Yerusalem Timur dan bagian lain dari Tepi Barat.

Kondisi itu, lanjutnya, dapat semakin menyulitkan terbentuknya negara Palestina sebagai bagian dari penyelesaian konflik melalui konsep dua negara.

Miliband mengatakan kebijakan Inggris turut dipengaruhi oleh sejumlah perkembangan hukum dan politik internasional, termasuk opini Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2024 mengenai pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Ia juga menyerukan penghentian kekerasan yang dilakukan kelompok pemukim terhadap warga Palestina. Miliband menggunakan istilah "terorisme pemukim" untuk menggambarkan tindakan yang menurutnya perlu dihentikan.

Selain persoalan permukiman, Miliband menyoroti kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza. Berdasarkan kesaksian yang diterimanya dari sejumlah orang, termasuk tenaga medis yang pernah bekerja di Gaza, ia menggambarkan situasi kemanusiaan di wilayah tersebut sebagai sangat buruk.

Ia juga mengkritik pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan mengatakan kebijakan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat internasional.

Miliband turut mempersoalkan jumlah korban Palestina setelah periode yang disebut sebagai gencatan senjata. Ia menyebut sekitar 1.200 warga Palestina telah meninggal sejak periode tersebut dan menilai angka itu menunjukkan bahwa penghentian pertempuran belum menghasilkan kondisi yang benar-benar aman.

Inggris sebelumnya telah mengumumkan sejumlah tindakan terkait permukiman Israel. Kebijakan tersebut antara lain mencakup pembatasan impor dari permukiman di wilayah pendudukan serta sanksi terhadap individu dan perusahaan yang dinilai membantu ekspansi permukiman.

Miliband mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan upaya pemerintah Inggris untuk menunjukkan bahwa komunitas internasional tetap menaruh perhatian terhadap keberlanjutan pendudukan wilayah Palestina.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa stabilitas jangka panjang di Timur Tengah membutuhkan penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara.

Mengenai politik domestik Israel, Miliband mengatakan hasil pemilihan umum Israel pada 27 Oktober mendatang masih belum diketahui. Namun, ia mengatakan Inggris ingin menyampaikan pesan bahwa perkembangan situasi di wilayah Palestina tetap menjadi perhatian masyarakat internasional.