Thailand Kritik Narasi Kamboja dalam Sengketa Laut, Tetap Buka Ruang Negosiasi

BANGKOK - Perseteruan Thailand dan Kamboja mengenai wilayah maritim kembali menjadi perhatian internasional. Dalam proses konsiliasi yang berlangsung di Permanent Court of Arbitration (PCA), Thailand menilai Kamboja berusaha menempatkan dirinya sebagai pihak yang paling dirugikan dalam konflik tersebut.

Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menyampaikan pandangan itu ketika kedua negara memberikan posisi masing-masing di hadapan panel yang beranggotakan lima ahli hukum internasional, Selasa (15/9/2026).

Sihasak menilai Kamboja telah menyampaikan sejumlah narasi yang menurut Thailand tidak mencerminkan fakta sebenarnya. Ia menuduh Phnom Penh menggunakan tuduhan yang tidak berdasar dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk persepsi negatif terhadap Thailand di tingkat internasional.

Menurutnya, strategi tersebut membuat Kamboja seolah-olah berada dalam posisi sebagai korban dan memiliki dasar moral yang lebih kuat dalam sengketa tersebut.

Persoalan yang dibahas berkaitan dengan kawasan laut sekitar 27.000 kilometer persegi yang diyakini memiliki potensi sumber daya alam. Thailand dan Kamboja sama-sama memiliki klaim atas kawasan tersebut.

Sengketa itu sebelumnya memiliki mekanisme pembahasan melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati kedua negara pada 2001. Kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi Thailand dan Kamboja untuk menangani klaim batas maritim yang tumpang tindih.

Namun, Thailand memutuskan meninggalkan mekanisme tersebut pada Mei 2026. Pemerintah Thailand menyebut tidak adanya perkembangan dalam penerapan MoU sebagai alasan utama keputusan itu.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul juga membantah bahwa keputusan meninggalkan MoU berkaitan dengan bentrokan yang terjadi di wilayah perbatasan darat kedua negara.

Setelah Thailand keluar dari mekanisme bilateral tersebut, Kamboja membawa persoalan maritim ke proses konsiliasi yang mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di PCA, Singapura.

Phnom Penh menyatakan langkah itu dimaksudkan untuk membuka jalan menuju perundingan yang lebih konstruktif dan damai.

Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengatakan proses konsiliasi tidak seharusnya dipandang sebagai upaya meningkatkan ketegangan. Menurut dia, mekanisme tersebut justru dapat menjadi sarana untuk membangun kembali kepercayaan di antara kedua negara.

Kamboja berharap Thailand bersedia mengikuti proses tersebut secara konstruktif. Dalam jangka panjang, Phnom Penh menginginkan adanya kesepakatan mengenai satu garis batas maritim untuk seluruh kawasan yang masih disengketakan. Jika penetapan batas belum dapat dicapai, kedua negara dapat mempertimbangkan kerja sama pengembangan wilayah dan pembagian sumber daya secara adil.

Hun Manet sebelumnya menyatakan pada Juni bahwa langkah Kamboja tersebut juga ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan serta hak-hak maritim negaranya berdasarkan hukum internasional.

Sengketa laut berlangsung di tengah hubungan kedua negara yang masih menghadapi ketegangan akibat persoalan perbatasan darat.

Bentrokan yang terjadi pada Juli dan Desember tahun sebelumnya menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Konflik tersebut juga membuat lebih dari satu juta orang mengungsi sebelum Thailand dan Kamboja akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Meski melontarkan kritik terhadap sikap Kamboja, Thailand menyatakan tetap menginginkan penyelesaian atas persoalan batas maritim.

Sihasak menegaskan Bangkok bersedia mengikuti proses yang ada dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang adil dan dapat dinegosiasikan oleh kedua pihak. Pemulihan kepercayaan antara Thailand dan Kamboja juga disebut sebagai salah satu tujuan penting.