Kemendagri Minta 174 Pemda Perbaiki Data Calon Penerima BSPS Agar Tepat Sasaran

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meminta 174 pemerintah kabupaten/kota segera menyempurnakan data calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan perumahan tepat sasaran sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa perbaikan data sangat penting agar proses verifikasi berjalan optimal dan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebut masih banyak daerah yang mengajukan data, namun belum seluruhnya memenuhi syarat yang ditentukan.

“Daerah perlu menambah dan melengkapi data calon penerima rumah yang akan direhabilitasi,” ujarnya dalam rapat koordinasi secara virtual dari Jakarta.

Program BSPS pada 2026 menargetkan perbaikan sekitar 400 ribu rumah tidak layak huni dengan nilai bantuan sekitar Rp20 juta per unit. Dana tersebut terdiri dari bantuan material dan biaya tukang, dengan penyesuaian khusus untuk wilayah Papua dan Maluku Utara yang memiliki kebutuhan biaya lebih tinggi.

Kemendagri menekankan bahwa calon penerima harus memenuhi kriteria sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menempati rumah tidak layak huni, serta belum pernah menerima bantuan perumahan dalam 10 tahun terakhir, kecuali bagi korban bencana.

Selain itu, pemerintah daerah diminta melengkapi dokumen pendukung seperti foto kondisi rumah dan alamat yang jelas agar proses verifikasi lapangan lebih mudah dilakukan. Sekretaris daerah juga diminta berkoordinasi dengan perangkat terkait seperti BPS, camat, lurah, hingga kepala desa untuk memastikan akurasi data.

Tomsi Tohir menegaskan bahwa pendataan tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan kuota, tetapi harus benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan.

“Pendataan harus sungguh-sungguh, menyasar masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan tinggal di rumah tidak layak huni,” tegasnya.

Pemerintah memberi batas waktu hingga 11 Juli 2026 bagi daerah untuk melengkapi usulan data calon penerima melalui sistem yang telah disediakan. Proses ini akan terus dipantau untuk memastikan target program bantuan perumahan dapat tercapai secara efektif.