Kemensos Ubah Strategi Pengentasan Kemiskinan, Penerima Bansos Didorong Mandiri

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan pendekatan baru dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Bantuan sosial tidak lagi diarahkan sekadar untuk memenuhi kebutuhan penerima dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari proses agar keluarga penerima manfaat mampu mencapai kemandirian ekonomi.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama berbagai program yang dijalankan Kemensos. Menurutnya, bantuan sosial maupun program pemberdayaan harus memiliki orientasi yang sama, yakni membantu masyarakat keluar dari kondisi miskin.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menerima audiensi Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) di Kantor Kementerian Sosial pada Rabu (12/8/2026).

Kemensos menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan juga bergantung pada peran pendamping sosial di lapangan.

Para pendamping diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif atau pendampingan rutin. Mereka perlu memastikan keluarga penerima manfaat mendapatkan dukungan yang sesuai agar secara bertahap mampu meningkatkan kondisi ekonominya.

Agus menekankan perlunya perubahan pola pikir di lapangan sehingga pendamping benar-benar berorientasi pada proses membawa masyarakat keluar dari kemiskinan.

Untuk memperkuat strategi tersebut, Kemensos mempelajari pendekatan graduasi yang dikembangkan BRAC. Metode ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin meningkatkan kemampuan ekonomi melalui intervensi yang dilakukan secara bertahap dan memiliki target waktu.

Pendekatan tersebut dikenal dengan konsep ABC, yaitu: Asset, berupa pemberian aset atau dukungan modal untuk pemberdayaan; Basic Needs, memastikan kebutuhan dasar penerima terpenuhi; dan Coaching, berupa pendampingan secara intensif.

Country Lead BRAC Indonesia Abdurrahman Syebubakar menjelaskan bahwa salah satu pembeda pendekatan graduasi adalah pola intervensinya yang terstruktur. Bantuan tidak diberikan secara terpisah tanpa arah, melainkan disusun berurutan dan disertai pendampingan hingga penerima dinilai siap mandiri.

Menurut dia, proses graduasi juga harus menggunakan indikator yang jelas. Penerima manfaat tidak seharusnya dianggap telah keluar dari kemiskinan hanya karena masa program berakhir.

Hal tersebut penting untuk mencegah penerima kembali jatuh miskin setelah program pendampingan dihentikan.

Selain memperbaiki metode pemberdayaan, Kemensos menilai upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.

Organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai perlu ikut mengidentifikasi persoalan yang menjadi penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing. Dengan begitu, intervensi yang diberikan dapat disesuaikan dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Kemensos memandang perubahan pendekatan tersebut sebagai bagian dari transformasi sistem pengentasan kemiskinan. Tujuannya bukan hanya meningkatkan penyaluran bantuan, tetapi memastikan program yang diberikan mampu menghasilkan perubahan ekonomi yang bertahan dalam jangka panjang.