Junta Myanmar Masih Peroleh Pasokan Besar Bahan Bakar Jet Meski Disanksi Barat

YANGON - Pemerintah militer Myanmar dilaporkan masih mampu memperoleh pasokan bahan bakar jet dalam jumlah besar meskipun telah dikenai berbagai sanksi internasional. Hal itu terungkap dalam hasil investigasi yang dipublikasikan The Diplomat pada Selasa (8/7/2026).

Investigasi yang dilakukan oleh kelompok peneliti independen dan diaspora Myanmar menemukan bahwa jaringan pasokan bahan bakar jet telah berubah secara signifikan sejak Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan sejumlah negara lain menjatuhkan sanksi terhadap junta Myanmar pascakudeta 2021.

Berdasarkan dokumen pelabuhan Myanmar, dokumen perbankan yang bocor, serta data sumber terbuka, para peneliti mengidentifikasi jaringan perusahaan perantara, entitas lepas pantai, dan mitra dagang regional yang diduga berperan dalam menjaga kelangsungan pasokan bahan bakar penerbangan ke Myanmar.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa sejak 2023 transaksi bahan bakar dilakukan melalui beberapa kali proses jual beli sebelum akhirnya diimpor ke Myanmar. Skema itu diduga bertujuan menyamarkan pemasok asli dan menghindari sanksi internasional.

Salah satu perusahaan yang disebut dalam investigasi adalah BAI Pte Ltd yang berbasis di Singapura. Meski dikenal bergerak di sektor pangan, perusahaan tersebut diduga memasok produk minyak bumi kepada sejumlah perusahaan di Myanmar yang memiliki hubungan dengan militer, termasuk perusahaan yang telah masuk daftar sanksi Amerika Serikat dan Kanada.

Selain itu, perusahaan Maruti Energy DMCC yang berbasis di Dubai juga disebut terlibat dalam perdagangan produk minyak bumi asal Iran menuju Myanmar. Perusahaan tersebut diduga memasok solar, pupuk urea, dan produk energi lainnya melalui sejumlah kapal yang beroperasi dalam jaringan pengiriman yang disebut menggunakan berbagai metode untuk menghindari pelacakan.

Investigasi juga menyoroti kapal tanker MT Great Lake, yang dilaporkan mengirim bahan bakar jet ke Yangon pada Juni 2026. Menurut para peneliti, kapal tersebut diduga menggunakan teknik pemalsuan sinyal Automatic Identification System (AIS) untuk menyembunyikan lokasi dan tujuan pelayarannya, pola yang disebut konsisten dengan praktik penghindaran sanksi.

Sejak Januari 2025, kapal tersebut dilaporkan telah mengirim sekitar 90.000 metrik ton produk minyak bumi kepada sejumlah perusahaan Myanmar yang memiliki keterkaitan dengan militer, termasuk pasokan bahan bakar bagi Myanmar National Airlines.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa semakin intensifnya serangan udara militer Myanmar terhadap wilayah yang dikuasai kelompok perlawanan tidak terlepas dari keberlanjutan pasokan bahan bakar jet. Para peneliti menilai setiap celah dalam rezim sanksi memungkinkan junta mempertahankan kemampuan operasi udaranya.

The Diplomat menyatakan telah meminta tanggapan kepada BAI Pte Ltd, Maruti Energy DMCC, dan Myat Myittar Mon Group terkait temuan tersebut. Namun hingga artikel diterbitkan, tidak ada satu pun perusahaan yang memberikan respons.