Gubernur NTB Luncurkan Reformasi Pendidikan, Dorong Pemerataan Mutu Sekolah dan Ketahanan Pangan

MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan sejumlah program strategis untuk mempercepat reformasi pendidikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program tersebut diluncurkan langsung oleh Gubernur NTB, Dr H Lalu Muhamad Iqbal, di SMKN 5 Mataram, Rabu (15/7/2026). Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan mutu sekolah, memperkuat daya saing lulusan, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta membangun karakter peserta didik.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur meluncurkan lima program utama, yakni Golden Ticket, SMK Mendunia, Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI), bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu, serta relaksasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Gubernur NTB mengatakan tantangan terbesar pendidikan di daerah tersebut saat ini adalah belum meratanya kualitas sekolah. Menurutnya, pemerataan mutu menjadi kunci agar masyarakat tidak lagi bergantung pada sekolah yang dianggap favorit.

"Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Karena itu yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolahnya," ujar Lalu Muhamad Iqbal.

Melalui program Golden Ticket, Pemprov NTB akan menjaring kepala sekolah terbaik dengan kemampuan kepemimpinan dan manajerial untuk ditempatkan di sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan kualitas. Pada tahap awal, tujuh kepala sekolah terpilih akan menjalankan tugas khusus tersebut.

Para kepala sekolah yang terpilih akan mendapat insentif tambahan serta kewenangan memilih dua guru pendamping melalui skema Silver Ticket. Mereka diberikan waktu untuk memetakan persoalan sekolah dan menyusun program perubahan dengan dukungan pemerintah.

Di sektor pendidikan vokasi, Pemprov NTB memperkuat program SMK Mendunia dengan mengembangkan sekolah berbasis potensi wilayah dan kebutuhan industri. Program tersebut mencakup pengembangan kompetensi di bidang pertambangan, alat berat, mekanik, hingga konstruksi.

Selain keterampilan teknis, pemerintah juga mendorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris agar lulusan SMK NTB mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

"SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan siap bersaing," kata Gubernur.

Untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, Pemprov NTB juga memberikan relaksasi penggunaan Dana BOS agar sekolah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi guru dan tenaga kependidikan PPPK Paruh Waktu. Kebijakan tersebut mulai diterapkan September mendatang dengan tambahan penghasilan minimal Rp500 ribu per bulan.

Di bidang ketahanan pangan, Gubernur meluncurkan program TAPSI melalui gerakan menanam cabai bagi siswa baru SMA, SMK, dan SLB. Setiap siswa diwajibkan menanam satu pohon cabai sebagai upaya pengendalian inflasi sekaligus pembelajaran karakter.

Dengan jumlah sekitar 41 ribu peserta didik baru, program tersebut diproyeksikan menghasilkan cadangan lebih dari 20 ton cabai yang dapat mendukung kebutuhan daerah.

"Ini bukan sekadar menanam cabai. Anak-anak belajar bertanggung jawab, peduli lingkungan, serta memiliki keterampilan hidup yang bermanfaat bagi masa depan," ungkapnya.

Pemprov NTB juga memberikan perhatian terhadap pendidikan inklusif dengan mengupayakan penyediaan kendaraan antar-jemput bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) agar anak berkebutuhan khusus tetap mendapatkan akses pendidikan.

Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan sesuai kebutuhan dunia kerja untuk mencetak generasi unggul menuju NTB Makmur Mendunia.