Karhutla 2026 Jadi Sorotan, Menko Polkam Tegaskan Kapolda dan Pangdam Dievaluasi Jika Gagal Cegah Kebakaran

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi meningkat seiring datangnya musim kemarau dan fenomena El Nino pada 2026.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah terjadinya Karhutla. Menurutnya, kinerja aparat dan pimpinan wilayah akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.

Dalam Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026), Djamari menegaskan bahwa pejabat terkait, mulai dari Kapolda, Kapolres, Pangdam hingga Danrem, memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap langkah-langkah pengendalian Karhutla di berbagai daerah yang masuk kategori rawan.

Djamari menjelaskan, berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan mulai berkembang pada pekan ketiga Juni 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.

Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk memperkuat langkah pencegahan. Pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian terkait, hingga masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam mendeteksi dan menangani titik api sejak dini.

Meski demikian, pemerintah menilai upaya pengendalian Karhutla menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui sinergi dan kesiapan seluruh pihak.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki.

Pemerintah berharap langkah antisipatif yang dilakukan sejak awal dapat menekan risiko Karhutla dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi di daerah terdampak.