Tekanan Ekonomi Global Tekan Bisnis Properti Jabar, Penjualan Turun hingga 40 Persen

BANDUNG - Industri properti di Jawa Barat menghadapi tantangan berat akibat tekanan ekonomi global. Penurunan daya beli masyarakat serta kenaikan biaya material membuat penjualan properti di wilayah tersebut mengalami pelemahan hingga sekitar 40 persen.

Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Barat, Norman Nurdjaman, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi para pengembang. Meski demikian, ia menilai pasar yang masih tersedia tetap memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Menurut Norman, pengembang perlu memperkuat strategi pemasaran dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar mampu menghadapi persaingan. Salah satunya melalui peningkatan kompetensi digital marketing bagi tenaga pemasaran dan kreator konten di lingkungan REI Jawa Barat.

“Pelaku industri harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, termasuk memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran,” ujar Norman di Bandung, Selasa (13/7/2026).

Ia menjelaskan, melemahnya transaksi properti dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari turunnya kemampuan beli masyarakat hingga dampak kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat sejumlah bahan bangunan, terutama material yang bergantung pada impor, mengalami kenaikan harga.

Selain itu, kebijakan penghentian sementara aktivitas tambang galian C di Jawa Barat juga berdampak terhadap pasokan material lokal. Akibat keterbatasan pasokan, sejumlah pengembang harus mencari bahan bangunan dari wilayah lain sehingga biaya pembangunan ikut meningkat.

Norman menyebut situasi saat ini mengarah pada kondisi stagflasi, yaitu keadaan ketika tekanan inflasi terjadi bersamaan dengan perlambatan ekonomi. Dampaknya dirasakan oleh berbagai sektor, termasuk industri perumahan.

Meski kondisi ekonomi menantang, ia menilai kebutuhan hunian di Jawa Barat masih sangat besar. Berdasarkan data pemerintah, angka kebutuhan rumah secara nasional mencapai sekitar 10 juta unit, dengan kontribusi Jawa Barat diperkirakan sekitar 20 persen atau mencapai 2 juta unit.

Besarnya kebutuhan tersebut menjadi peluang bagi pengembang. Namun, kenaikan biaya produksi membuat harga rumah komersial harus menyesuaikan kondisi pasar.

Sementara untuk rumah subsidi, Norman berharap pemerintah segera melakukan penyesuaian harga. Menurutnya, harga rumah subsidi belum mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, sementara biaya material dan nilai tukar terus mengalami tekanan.

Selain persoalan biaya produksi, pengembang juga menghadapi kendala dari sisi konsumen. Salah satunya adalah meningkatnya kesulitan masyarakat dalam memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akibat catatan kredit bermasalah yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Ia mengatakan, meski terdapat kebijakan relaksasi terhadap catatan pinjaman tertentu, pihak perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan kelayakan calon debitur.

Di sisi lain, ketidakpastian aturan terkait penggunaan lahan seperti LSD, LP2B, dan LBS juga menjadi perhatian pelaku usaha properti. Pengembang berisiko mengalami kerugian ketika status lahan berubah setelah investasi dilakukan.

Menurut Norman, pengembang selama ini selalu melakukan pengecekan peruntukan lahan melalui instansi terkait. Namun perubahan status kawasan di kemudian hari masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Untuk membahas berbagai tantangan tersebut, DPD REI Jawa Barat akan mengangkat isu regulasi pertanahan dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan tema “Menjawab Tantangan Regulasi Pertanahan dalam Bisnis Properti” yang dijadwalkan berlangsung Rabu (15/7/2026).