Rusun Subsidi di Meikarta Bakal Lebih Luas, Unit 45 Meter Persegi Disiapkan untuk Hunian yang Lebih Manusiawi

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penyediaan hunian yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbesar ukuran rumah susun (rusun) subsidi menjadi 45 meter persegi, mengikuti usulan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kebijakan tersebut akan diterapkan pada proyek pembangunan rusun subsidi yang berdiri di atas lahan hibah seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang Tbk di kawasan Meikarta, Cikarang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, mengatakan konsep rusun berukuran 45 meter persegi dipilih agar lebih nyaman dan manusiawi, terutama bagi keluarga.

"Pak Menteri Keuangan memberikan perhatian khusus supaya unit lebih besar bagi yang sudah berkeluarga dan lebih manusiawi. Karena itu kita menggunakan salah satu model dengan luas 45 meter persegi. Jadi saran Pak Purbaya sudah menjadi bagian dari desain," ujar Ara saat penandatanganan komitmen hibah lahan di Wisma Danantara Indonesia, Senin (29/6/2026).

Menurut Ara, kawasan rusun yang akan dibangun di atas lahan hibah tersebut tidak hanya menyediakan unit berukuran 45 meter persegi, tetapi juga pilihan hunian satu dan dua kamar sesuai kebutuhan masyarakat.

"Dari desain yang dipersiapkan bersama, di kawasan sekitar 30 hektare itu akan tersedia unit satu kamar, dua kamar, hingga tiga kamar," katanya.

Untuk unit seluas 45 meter persegi, desainnya terdiri atas tiga kamar tidur sehingga dinilai lebih layak dihuni oleh keluarga dibandingkan konsep rumah subsidi sebelumnya yang maksimal hanya 36 meter persegi.

Ara berharap proses pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga akad pembelian dapat dilakukan pada tahun ini. Dengan demikian, masyarakat sudah bisa mulai melakukan pemesanan unit rusun subsidi tersebut.

"Kita berharap tahun ini bisa dilakukan akad. Artinya masyarakat sudah bisa mulai memesan hunian yang akan dibangun," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas hibah lahan yang diberikan PT Lippo Cikarang kepada pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut akan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

"Program ini hadir untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat," kata Purbaya.

Rencana memperluas ukuran rusun subsidi sebenarnya telah bergulir sejak 2025. Saat itu Purbaya menilai luas maksimal rumah subsidi 36 meter persegi sudah tidak lagi ideal, khususnya bagi keluarga.

Ia mengusulkan agar ukuran unit diperbesar menjadi tipe 45 agar penghuni dapat tinggal dengan lebih nyaman.

"Kalau apartemen tipe 36 terasa kecil. Saya pikir dibuat saja lebih besar, tipe 45, sehingga lebih manusiawi dan orang tinggal di situ lebih nyaman," ujar Purbaya saat berdiskusi dengan Menteri PKP pada Oktober 2025.

Usulan tersebut langsung mendapat respons positif dari Ara yang menilai konsep hunian lebih luas sejalan dengan upaya pemerintah menghadirkan rumah subsidi yang lebih layak.

Menurutnya, pemanfaatan lahan milik negara maupun aset yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan hunian bagi masyarakat.

Rusun subsidi yang akan dibangun juga mengusung konsep mezzanine atau rumah bertingkat di dalam satu unit.

Untuk tipe satu kamar, luas bangunan mencapai sekitar 24,8 meter persegi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi di lantai atas, serta ruang tambahan dan powder room di lantai bawah.

Sementara itu, tipe tiga kamar seluas 45 meter persegi dirancang memiliki dua kamar tidur beserta kamar mandi di lantai atas. Adapun lantai bawah dilengkapi satu kamar tidur tambahan, kamar mandi, serta ruang keluarga yang lebih luas sehingga memberikan kenyamanan lebih bagi penghuni.

Pemerintah berharap konsep baru rusun subsidi ini dapat menjadi solusi penyediaan hunian yang lebih layak, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memperkuat program pembangunan perumahan nasional.