Ratusan Pelajar di Batukliang Diduga Alami Keracunan Setelah Santap MBG

LOMBOKTENGAH - Sebanyak 352 siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dilaporkan mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (11/9/2026).

Para siswa yang terdampak mengalami sejumlah gejala, seperti muntah dan pusing. Mereka kemudian dibawa ke beberapa pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) untuk mendapatkan penanganan medis.

Ketua Satgas Pengawasan MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menyampaikan bahwa kondisi sejumlah siswa telah membaik. Sebagian di antaranya bahkan sudah diperbolehkan meninggalkan fasilitas kesehatan dan kembali ke rumah.

Meski demikian, petugas masih melakukan pengecekan terhadap siswa yang masih menjalani perawatan. Pemantauan dilakukan di sejumlah Puskesmas, termasuk Bagu, Pringgarata, Aik Darek, dan Mantang.

Firman mengatakan pihaknya masih memprioritaskan penanganan kesehatan para siswa. Pemeriksaan terhadap kondisi korban dilakukan sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait dugaan kejadian tersebut.

Hingga Jumat sore, penyebab munculnya keluhan pada ratusan siswa itu belum dapat dipastikan. Satgas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) masih melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi di lapangan.

Makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut diketahui berasal dari salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Lendang Tampel, Kecamatan Batukliang.

Sebelumnya, laporan mengenai siswa yang mengalami muntah dan pusing muncul setelah mereka menyantap menu MBG pada Jumat siang. Para siswa kemudian mendapat pertolongan di fasilitas kesehatan terdekat.

Kepala Regional BGN NTB, Eko Prasetyo, membenarkan adanya laporan tersebut. Saat informasi awal diterima, pihaknya masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah siswa yang terdampak.

Satgas Pengawasan MBG Lombok Tengah juga belum menentukan tindakan terhadap SPPG penyedia makanan. Investigasi mengenai penyebab kejadian dan kemungkinan adanya pelanggaran akan dilakukan setelah penanganan terhadap para siswa menjadi prioritas.