Presiden Jerman Desak Reformasi PBB, Nilai Tatanan Dunia Berbasis Aturan Kian Terancam

HAMBURG - Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, tatanan internasional yang selama ini berlandaskan aturan tengah menghadapi tantangan serius akibat semakin menguatnya politik kekuasaan di berbagai belahan dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Steinmeier saat membuka Konferensi Keberlanjutan Hamburg pada Senin (29/6/2026). Dalam pidatonya, ia menilai norma-norma internasional yang selama beberapa dekade menjadi landasan hubungan antarnegara kini semakin tergerus.

"Kita hidup di zaman ketika aturan internasional yang telah memandu kita selama beberapa dekade kini terancam, ketika beberapa negara kuat tidak lagi mengakui aturan-aturan ini dan dengan berani melanggarnya ketika aturan-aturan tersebut menghalangi kepentingan kekuasaan mereka sendiri," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Suddeutsche Zeitung melalui Anadolu Agency.

Steinmeier menilai dinamika politik global saat ini semakin didominasi oleh politik kekuasaan, pola pikir zero-sum, serta meningkatnya konfrontasi antarnegara. Kondisi tersebut, menurutnya, telah menggeser semangat kerja sama internasional yang selama ini menjadi fondasi sistem global.

Ia bahkan menyebut dunia sedang menghadapi situasi yang ditandai dengan meningkatnya kebrutalan dan kekerasan dalam praktik politik internasional.

Meski demikian, Steinmeier menegaskan bahwa solusi atas berbagai tantangan global bukanlah dengan meninggalkan sistem multilateral ataupun menarik diri dari PBB.

Menurutnya, organisasi internasional tersebut tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dunia. Namun, PBB harus melakukan pembenahan agar mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan menghasilkan keputusan yang lebih nyata.

"Penarikan diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjadi tindakan yang picik dan fatal. Namun demikian, PBB harus berubah, harus menjadi lebih efisien dan efektif, harus membuktikan bahwa ia dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada para pemimpin otoriter dengan fantasi kemahakuasaan mereka," tegasnya.

Seruan reformasi itu muncul di tengah meningkatnya berbagai konflik internasional dan tantangan geopolitik yang membuat efektivitas lembaga-lembaga multilateral, termasuk PBB, kembali menjadi sorotan masyarakat internasional.