Menteri PKP Dorong APERSI Perkuat Sinergi Wujudkan Rumah Subsidi Berkualitas

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah menilai kolaborasi dengan asosiasi pengembang menjadi faktor penting dalam mendukung target pembangunan perumahan nasional.

Dalam kesempatan itu, Maruarar Sirait meminta APERSI mempertahankan komitmen membangun rumah subsidi yang berkualitas, terjangkau, dan tepat sasaran. Menurutnya, kualitas hunian harus tetap menjadi perhatian utama agar kepercayaan masyarakat terhadap program perumahan pemerintah terus terjaga.

Selain membahas kualitas pembangunan, Menteri PKP juga mendorong APERSI untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah MBR. Apabila masih ditemukan daerah yang belum menerapkan kebijakan tersebut, APERSI diminta segera melaporkannya kepada Kementerian PKP agar dapat ditindaklanjuti bersama.

Pertemuan juga membahas implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian PKP. APERSI berharap berbagai ketentuan dalam SKB tersebut dapat dijalankan secara optimal oleh pemerintah daerah sehingga proses pembangunan perumahan dapat berlangsung lebih cepat.

Di sisi lain, APERSI menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan dalam penyelesaian berbagai persoalan sektor pembiayaan perumahan, termasuk upaya mengatasi kendala yang berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang selama ini menjadi salah satu hambatan masyarakat memperoleh pembiayaan rumah.

Dalam pertemuan tersebut, APERSI juga mengundang Menteri PKP untuk menghadiri pelantikan pengurus organisasi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Juli 2026 di Jakarta. Organisasi itu turut mengusulkan dukungan narasumber dari Kementerian PKP dalam kegiatan diskusi mengenai perkembangan sektor perumahan nasional.

Sebagai bagian dari peningkatan kapasitas organisasi, APERSI berencana menggelar pelatihan kepemimpinan bersama Lemhannas bagi para anggotanya. Sementara itu, Menteri PKP mengajak APERSI berpartisipasi dalam peluncuran 62 ribu rumah subsidi di Batang sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan pengembang dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.