Guinea-Bissau Tegaskan Dukungan terhadap Kedaulatan Maroko atas Sahara

RABAT - Pemerintah Guinea-Bissau kembali menegaskan dukungannya terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Internasional, dan Komunitas Guinea-Bissau, Fatumata Jau, usai mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, di Rabat.

Dalam pernyataannya, Jau menyatakan bahwa Guinea-Bissau mendukung Rencana Otonomi (Autonomy Plan) yang diajukan Maroko sebagai dasar penyelesaian sengketa Sahara. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan solusi yang kredibel, realistis, dan pragmatis.

Jau juga menyinggung pembukaan Konsulat Jenderal Guinea-Bissau di Dakhla pada Oktober 2020 sebagai wujud penguatan hubungan diplomatik antara kedua negara sekaligus dukungan terhadap posisi Maroko mengenai Sahara.

Selain itu, ia menyambut baik adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 yang melanjutkan dukungan terhadap proses politik yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mencapai penyelesaian sengketa Sahara.

Sementara itu, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, mengapresiasi konsistensi dukungan Guinea-Bissau terhadap posisi Maroko. Menurutnya, bertambahnya negara yang membuka perwakilan diplomatik di Dakhla mencerminkan semakin kuatnya hubungan internasional dengan wilayah tersebut serta membuka peluang peningkatan kerja sama ekonomi.

Wilson juga menyatakan dukungannya terhadap penyelesaian damai melalui pendekatan otonomi yang diusulkan Maroko sebagai bagian dari upaya mencari solusi politik atas sengketa Sahara.

Sengketa Sahara Barat sendiri masih menjadi isu yang diproses dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maroko mengajukan Rencana Otonomi sebagai solusi, sementara Front Polisario tetap memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Sahara Barat. Hingga kini, status akhir wilayah tersebut masih menjadi bagian dari proses politik yang dimediasi PBB.