Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat, Program MBG Terus Dievaluasi

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada dalam jalur yang stabil dan tidak mengarah pada krisis. Pemerintah, kata dia, terus menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program prioritas nasional.

"Perekonomian kita terus bergerak membaik. Memang masih ada tantangan, namun Indonesia tidak sedang menuju krisis. Fundamental ekonomi kita tetap kuat dan akan terus diperbaiki," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).

Purbaya menjelaskan pemerintah terus memperkuat aktivitas ekonomi riil agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Selain itu, inflasi dinilai masih terkendali, sementara pelemahan nilai tukar rupiah lebih dipengaruhi sentimen pasar global daripada perubahan fundamental ekonomi nasional.

Pemerintah bersama otoritas terkait juga terus menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurut Purbaya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dengan defisit yang diproyeksikan berada di bawah batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia menyebut defisit APBN tahun sebelumnya berada di kisaran 2,81 persen dari PDB, sedangkan rasio utang pemerintah sekitar 40 persen terhadap PDB, yang dinilai masih berada pada tingkat yang aman dan pruden.

Terkait program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, Purbaya mengatakan pelaksanaannya terus dievaluasi agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemerintah juga memperkuat pengawasan, melakukan efisiensi anggaran, serta meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga pelaksana.

"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," katanya.

Purbaya menambahkan setiap kebijakan strategis pemerintah selalu mempertimbangkan analisis risiko fiskal dan kemampuan keuangan negara. Di sisi lain, reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan juga terus diperkuat, termasuk melalui peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap aparatur yang terbukti melakukan penyimpangan.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel, memperkuat integritas institusi, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal nasional.