Dewan Masa Depan Somalia Desak Pembentukan Otoritas Transisi Nasional

MOGADISHU - Dewan Masa Depan Somalia (Somalia Future Council) menyerukan pembentukan pemerintahan transisi yang inklusif guna mengatasi krisis politik yang dinilai semakin memburuk di negara tersebut. Organisasi itu juga meminta negara-negara Afrika yang menyumbangkan pasukan untuk Misi Stabilisasi Uni Afrika di Somalia (AUSSOM) agar mengaitkan dukungan keamanan dengan tercapainya kesepakatan politik yang menyeluruh.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada para pemimpin negara penyumbang pasukan menjelang pertemuan di Kampala, Uganda, Dewan Masa Depan Somalia menyatakan pemerintah saat ini telah menghadapi krisis legitimasi konstitusional. Menurut mereka, masa jabatan presiden dan parlemen Somalia telah berakhir masing-masing pada April dan Mei 2026, sementara belum ada kesepakatan politik baru yang dapat menjadi dasar keberlanjutan pemerintahan.

Organisasi tersebut menilai kondisi itu memicu ketidakpastian politik, melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, sekaligus menyulitkan upaya menciptakan stabilitas nasional di tengah tantangan keamanan yang masih berlangsung.

Sebagai solusi, Dewan Masa Depan Somalia mengusulkan pembentukan dewan transisi yang melibatkan seluruh kekuatan politik utama. Badan tersebut diharapkan bertugas mengelola pemerintahan sementara, mengawal proses peninjauan konstitusi, mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, serta menjaga netralitas aparat keamanan dan institusi negara selama masa transisi.

Dalam suratnya, organisasi itu juga meminta peserta pertemuan di Kampala menjadikan kemajuan politik sebagai syarat utama bagi kelanjutan bantuan internasional, termasuk dukungan terhadap misi AUSSOM. Mereka menilai bantuan keamanan sebaiknya diberikan hanya jika terdapat perkembangan nyata menuju penyelesaian politik yang mampu memulihkan legitimasi konstitusional Somalia.

Dewan Masa Depan Somalia turut memperingatkan bahwa dukungan internasional tanpa penyelesaian politik berpotensi mengurangi arti pengorbanan pasukan Afrika yang telah bertugas di Somalia selama hampir dua dekade. Karena itu, mereka menekankan pentingnya membangun kembali lembaga-lembaga negara yang memiliki legitimasi dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Seruan tersebut muncul ketika Somalia masih menghadapi operasi militer melawan kelompok bersenjata al-Shabaab, sementara perbedaan pandangan di kalangan elite politik mengenai reformasi konstitusi, sistem pemilu, dan tata kelola pemerintahan belum menunjukkan titik temu.