
NEWDELHI - Perdana Menteri India Narendra Modi akhirnya mengambil langkah untuk memperbaiki sistem ujian nasional setelah gelombang aksi protes besar yang melibatkan banyak kelompok muda mengguncang pemerintah dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintah India memutuskan membentuk sebuah gugus tugas khusus yang bertugas menyusun reformasi sistem ujian. Langkah tersebut diambil menyusul munculnya kemarahan publik akibat kasus kebocoran soal ujian yang dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi pendidikan nasional.
Modi mengatakan sistem ujian harus memiliki standar yang jelas, transparan, dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mencegah terjadinya kecurangan.
"Sistem ujian harus dapat dipercaya, transparan, serta menggunakan teknologi secara maksimal," ujar Modi dalam pernyataan yang disampaikan melalui media sosial.
Selain membentuk tim reformasi, pemerintah juga berencana mengajukan aturan baru ke parlemen. Regulasi tersebut akan mengatur sanksi yang lebih berat bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kebocoran soal ujian.
Tim reformasi ujian akan dipimpin oleh Nandan Nilekani, seorang pengusaha teknologi yang dikenal sebagai salah satu tokoh di balik pengembangan sistem identitas digital Aadhaar di India. Ia juga merupakan salah satu pendiri perusahaan teknologi Infosys.
Pemerintah berharap pengalaman Nilekani dalam bidang teknologi dapat membantu menciptakan sistem ujian yang lebih aman, modern, dan sulit dimanipulasi.
Pengumuman pembentukan tim tersebut menjadi pernyataan penting pertama Modi setelah Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mengundurkan diri. Pergantian tersebut terjadi setelah tekanan publik meningkat akibat protes panjang yang menuntut pertanggungjawaban atas kasus kebocoran soal ujian yang terjadi pada Mei.
Dalam pernyataannya, Modi tidak membahas secara langsung mengenai keputusan mundurnya Menteri Pendidikan tersebut.
Gelombang demonstrasi yang dipimpin kelompok muda bernama Cockroach Janta Party (CJP) akhirnya dihentikan setelah pemerintah memenuhi sejumlah tuntutan utama mereka.
Selain reformasi sistem ujian, pemerintah juga menyetujui penghentian proses hukum terhadap para peserta aksi. Pemerintah turut menyatakan komitmennya memberikan bantuan kepada keluarga siswa yang meninggal dunia akibat bunuh diri setelah kasus kebocoran soal mencuat.
Aksi protes tersebut sebelumnya menjadi sorotan nasional karena melibatkan generasi muda yang menuntut perbaikan sistem pendidikan serta pertanggungjawaban pemerintah.
Dengan pembentukan tim reformasi dan rencana perubahan aturan, pemerintah India berharap kepercayaan masyarakat terhadap sistem ujian nasional dapat kembali pulih serta praktik kecurangan dapat ditekan.
| Alamat | : | Jl. Amanah Perhentian Marpoyan |
| Kode Pos | : | 28284 |
| : | 082173544002 | |
| : | admin@kabarsurya.com |