JAKARTA-Pemerintah dan DPR RI menyepakati langkah besar dalam pemulihan pascabencana di Sumatera dengan total anggaran mencapai Rp 100,1 triliun hingga 2028. Kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi percepatan pemulihan wilayah terdampak agar kembali pulih secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca-Bencana Sumatera yang digelar di DPR RI pada 25 Mei 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah disetujui bersama pemerintah, termasuk dukungan anggaran yang kini sudah final.

Menurutnya, koordinasi lintas lembaga dilakukan agar seluruh program berjalan lebih terarah, terpadu, dan tepat sasaran, terutama dalam proses rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan permukiman warga.

Sementara itu, pelaksanaan teknis di lapangan akan dijalankan oleh Satgas pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam struktur ini juga terlibat berbagai instansi, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian teknis, serta lembaga terkait lainnya.

Dari total anggaran tersebut, pemerintah menetapkan alokasi bertahap:

2026: Rp 38,9 triliun untuk infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian

2027: Rp 32,9 triliun

2028: Rp 28,2 triliun

Fokus utama pemulihan mencakup perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem sungai, serta pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi penerima alokasi terbesar dengan total sekitar Rp 69 triliun, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat Rp 7,4 triliun untuk percepatan pembangunan hunian tetap.

Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap dapat diselesaikan paling lambat pada 2027 agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.

Program ini menjadi salah satu upaya pemulihan terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dengan tujuan mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sumatera secara bertahap hingga 2028.