Basuki Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Gedung DPR hingga Mahkamah Agung Dikebut

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlangsung sesuai rencana. Sejumlah proyek strategis di kawasan pemerintahan saat ini menjadi prioritas untuk memperkuat kesiapan Nusantara sebagai pusat administrasi negara di masa depan.

Melalui keterangan yang disampaikan pada Minggu (14/6/2026), Basuki menyatakan berbagai pekerjaan konstruksi di kawasan inti pemerintahan masih berjalan dan menunjukkan perkembangan yang positif.

Salah satu fokus utama pembangunan saat ini berada di kawasan legislatif. Di area tersebut, pemerintah tengah mempercepat pembangunan Gedung Sidang Paripurna, Gedung DPR, Gedung MPR, Gedung DPD, serta infrastruktur jalan yang menghubungkan seluruh kompleks pemerintahan.

Selain kawasan legislatif, pembangunan juga berlangsung di kawasan yudikatif. Sejumlah fasilitas penting yang sedang dikerjakan meliputi Gedung Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Konstitusi, dan Gedung Komisi Yudisial, termasuk akses jalan penunjang yang akan mendukung operasional lembaga-lembaga tersebut.

Menurut Basuki, kemajuan proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari upaya membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelanjutan di Nusantara. Kehadiran berbagai fasilitas negara diharapkan dapat memperkuat fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan nasional.

Tak hanya gedung pemerintahan, sejumlah infrastruktur pendukung juga terus dikebut. Di antaranya pembangunan kolam retensi untuk pengendalian air, embung, serta jaringan jalan di kawasan yudikatif yang dirancang untuk menunjang mobilitas dan konektivitas antarwilayah di IKN.

Basuki menekankan bahwa pembangunan Nusantara tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik proyek. Aspek kualitas desain, estetika kawasan, serta keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian utama agar kota baru ini mampu mencerminkan wajah Indonesia masa depan.

Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat menjadi landasan bagi terciptanya pusat pemerintahan yang efisien, inklusif, dan siap mendukung kebutuhan generasi mendatang