BPJS Kesehatan Perkuat Program JKN Lewat Riset dan Inovasi Bersama Pemerintah Daerah

JAKARTA - BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penguatan riset dan inovasi. Langkah terbaru dilakukan dengan meluncurkan The 5th Open Call for Research Proposal 2026 serta Program Sinova (Sinergi Inovasi Bersama Pemerintah Daerah).

Kedua program tersebut menjadi wadah kolaborasi antara BPJS Kesehatan, perguruan tinggi, peneliti, akademisi, dan pemerintah daerah untuk menghasilkan solusi berbasis data yang mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan riset dan inovasi memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan Program JKN sekaligus meningkatkan mutu layanan bagi peserta.

"Riset dan inovasi mendukung transformasi pelayanan kesehatan. Berbagai tantangan membutuhkan solusi yang adaptif dan diperkuat dengan data," ujar Pujo dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Melalui The 5th Open Call for Research Proposal 2026, BPJS Kesehatan membuka kesempatan bagi perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta para akademisi untuk menghasilkan kajian yang mendukung pengembangan Program JKN.

Program yang berlangsung mulai 26 Juni hingga 17 Juli 2026 tersebut mengangkat sejumlah tema strategis, seperti penguatan layanan promotif dan preventif, peningkatan keaktifan peserta, pencegahan fraud, serta penguatan tata kelola program.

BPJS Kesehatan berharap hasil penelitian tidak hanya berhenti sebagai kajian akademik, tetapi dapat diterapkan menjadi rekomendasi kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain membuka program riset, BPJS Kesehatan juga memperkenalkan Program Sinova sebagai sarana kerja sama dengan pemerintah daerah.

Melalui program ini, berbagai inovasi pelayanan dan tata kelola kesehatan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

BPJS Kesehatan menilai pemerintah daerah memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi masyarakat di wilayahnya. Kolaborasi antara data, pengalaman operasional, dan pemahaman lokal diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang lebih tepat sasaran.

"Kami meyakini ketika pengalaman pemerintah daerah dipadukan dengan kompetensi dan data BPJS Kesehatan, akan lahir solusi yang lebih implementatif," kata Pujo.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menilai penguatan inovasi diperlukan agar Program JKN tetap mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, program kesehatan berskala nasional membutuhkan kebijakan yang disusun berdasarkan data, penelitian ilmiah, serta pengalaman pelaksanaan di lapangan.

Ia menegaskan keberhasilan inovasi bukan hanya dilihat dari banyaknya ide yang muncul, tetapi dari kemampuan inovasi tersebut untuk diterapkan dan memberikan manfaat bagi peserta JKN.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan juga meluncurkan Buku Antologi Inovasi BPJS Kesehatan yang berisi berbagai praktik baik dan gagasan inovatif dari lingkungan organisasi.

Buku tersebut diharapkan menjadi sumber pembelajaran sekaligus inspirasi untuk memperkuat budaya inovasi secara berkelanjutan.

Dengan penguatan riset, kolaborasi, dan inovasi, BPJS Kesehatan berharap Program JKN semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh peserta.