Arab Saudi Buka Kesempatan Muslim Dunia Miliki Properti di Makkah dan Madinah

RIYADH - Pemerintah Arab Saudi resmi memberikan kesempatan bagi umat Islam dari berbagai negara untuk memiliki properti di sejumlah kawasan tertentu di Makkah dan Madinah. Kebijakan baru ini menjadi perubahan besar dalam aturan kepemilikan aset di dua kota suci tersebut.

Keputusan tersebut disetujui dalam rapat Kabinet Arab Saudi pada 23 Juni 2026 yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdulaziz. Melalui kebijakan ini, warga Muslim asing, baik yang tinggal di Arab Saudi maupun yang berada di luar negeri, dapat mengajukan kepemilikan properti dengan status freehold atau hak milik penuh di wilayah yang telah ditentukan.

Sebelumnya, aturan Arab Saudi membatasi kepemilikan properti oleh warga non-Saudi di Makkah dan Madinah. Kepemilikan asing hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti warisan atau wakaf.

Kebijakan terbaru ini hanya berlaku bagi umat Islam. Pemerintah Arab Saudi tetap melarang warga non-Muslim memiliki properti maupun memasuki kawasan tertentu di Makkah dan Madinah sesuai aturan yang berlaku.

Namun, bagi Muslim dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, dan Mesir, kebijakan ini membuka peluang baru untuk memiliki aset dekat dengan dua kota paling suci dalam Islam.

Meski memberikan akses lebih luas, pemerintah Arab Saudi tidak membuka seluruh wilayah Makkah dan Madinah untuk kepemilikan asing. Pembelian properti hanya diperbolehkan di zona yang telah ditetapkan oleh Real Estate General Authority (REGA).

Beberapa kawasan yang masuk dalam daftar di Makkah antara lain Jabal Omar, Abraj Makkah, King Salman Gate, Masar, Tilal Village, serta sejumlah zona pengembangan lainnya.

Sementara di Madinah, area yang dibuka mencakup kawasan seperti Ruaa Al-Madinah, Downtown Madinah, Diyar Al-Maqar, Darat Al-Hijra, dan beberapa wilayah pengembangan lainnya.

Pemerintah Arab Saudi menyediakan sistem pengajuan melalui platform digital resmi Saudi Properties. Warga asing yang tinggal di Arab Saudi dapat melakukan pengajuan menggunakan nomor identitas penduduk atau Iqama. Sementara calon pembeli yang berada di luar negeri diwajibkan melalui proses verifikasi identitas digital melalui perwakilan Arab Saudi sebelum mengajukan permohonan.

Kebijakan ini juga membuka peluang bagi pemilik properti tertentu untuk memperoleh fasilitas Saudi Premium Residency dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Salah satu syaratnya adalah properti harus berupa bangunan yang sudah selesai dibangun, memiliki nilai minimal tertentu, serta dibeli secara tunai tanpa menggunakan pembiayaan atau hipotek.

Langkah baru Arab Saudi ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi ekonomi melalui program Saudi Vision 2030. Sektor properti menjadi salah satu bidang yang terus dikembangkan pemerintah untuk menarik investasi internasional sekaligus memperkuat sektor pariwisata religi.

Arab Saudi juga menargetkan peningkatan jumlah jemaah umrah hingga lebih dari 30 juta orang per tahun pada 2030. Dengan kebijakan kepemilikan properti bagi Muslim internasional, pemerintah berharap dapat menciptakan peluang investasi baru sekaligus mendukung perkembangan infrastruktur dan layanan di sekitar Makkah serta Madinah.