Sikap Malaysia soal Warga Israel Picu Ketegangan dengan Amerika Serikat

KUALALUMPUR - Hubungan Malaysia dan Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan setelah pemerintah Kuala Lumpur menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap warga negara Israel yang berada di negaranya tanpa izin atau terbukti melanggar aturan.

Pernyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ketika pemerintah Malaysia tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan keterlibatan seorang warga Israel dalam aktivitas sebuah komunitas hunian swasta di Johor.

Anwar menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum. Menurutnya, langkah tegas akan diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jika ditemukan adanya pelanggaran, tindakan tegas harus diambil,” ujar Anwar.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan Malaysia untuk tidak mengakui Israel menjadi salah satu dasar sikap pemerintah terhadap keberadaan warga negara Israel di wilayahnya.

Selama ini, pemegang paspor Israel pada umumnya tidak dapat masuk ke Malaysia tanpa persetujuan khusus karena kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik.

Penyelidikan tersebut dilakukan setelah pemerintah negara bagian Johor meminta otoritas federal menindaklanjuti dugaan aktivitas yang berkaitan dengan sebuah komunitas internasional di kawasan Forest City.

Sementara itu, Departemen Imigrasi Malaysia sebelumnya melaporkan telah melakukan pemeriksaan terhadap ratusan warga asing di komunitas tersebut. Dari hasil pemeriksaan, para warga asing yang diperiksa diketahui memiliki dokumen imigrasi yang sah.

Kebijakan Malaysia tersebut kemudian mendapat perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri AS memanggil Duta Besar Malaysia untuk AS, Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, guna meminta penjelasan mengenai sikap Kuala Lumpur terhadap Israel.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan bahwa pihaknya telah menjelaskan kepada pemerintah AS bahwa kebijakan Malaysia untuk tidak mengakui Israel bukanlah keputusan baru, melainkan telah menjadi kebijakan negara tersebut sejak lama.

Pemerintah Malaysia menyatakan tetap berpegang pada kebijakan luar negerinya terkait Israel, sementara hubungan dengan berbagai negara tetap dijalankan berdasarkan kepentingan nasional.