PPP Riau Pacu Konsolidasi, Pelantikan Pengurus DPC dan DAC Ditargetkan Desember 2026

PEKANBARU - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau mempercepat konsolidasi organisasi dengan menargetkan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Anak Cabang (DAC) se-Provinsi Riau selesai paling lambat Desember 2026.

Ketua DPW PPP Riau, Iqbal Sayuti, mengatakan penataan kepengurusan di kabupaten dan kota terus dilakukan sebagai persiapan menghadapi agenda politik mendatang. Setelah dimulai di Kota Dumai, proses berikutnya dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Kampar pada Sabtu (24/10/2026).

“Ini sudah dimulai kemarin di Dumai dan besok tanggal 24 di Kampar. Insya Allah, dilanjutkan di seluruh kabupaten/kota di Riau,” ujar Iqbal, Jumat (23/10/2026).

Menurutnya, sebagian besar daerah telah memiliki kepengurusan. Namun, masih ada yang belum melaksanakan pelantikan resmi. Karena itu, DPW PPP Riau berencana menyatukan pelantikan pengurus DPW, DPC, dan DAC dalam satu agenda besar.

Iqbal menilai pelantikan bersama tidak hanya lebih efisien dari sisi waktu dan biaya, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk membangun kesiapan pengurus dalam menjalankan roda organisasi.

“Tanpa dilantik pun sebenarnya pengurus sudah sah. Hanya saja, saya sebagai Ketua DPW menginginkan agar mereka dilantik supaya merasa siap untuk bekerja,” katanya.

DPW PPP Riau memberikan tenggat kepada para pelaksana tugas (Plt) pengurus daerah agar menyelesaikan pembentukan dan penataan kepengurusan paling lambat November 2026.

Iqbal mengakui masih ada kendala dalam proses tersebut, salah satunya di Kabupaten Pelalawan. Pihaknya telah menginstruksikan pengurus terkait agar segera menuntaskan persoalan yang menghambat konsolidasi.

Apabila hingga batas waktu yang ditentukan kepengurusan belum terbentuk, DPW akan mengambil langkah untuk mempercepat penyelesaiannya. Langkah ini dilakukan agar agenda pelantikan serentak pada Desember tidak kembali tertunda.

Ia menyebutkan, kepengurusan di 11 kabupaten/kota telah dibentuk. DPW kini berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana sebelum pengurus dikukuhkan secara resmi.

Selain mengejar target waktu, Iqbal menegaskan bahwa pembentukan kepengurusan tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi struktur organisasi. Setiap figur yang dipilih harus memiliki kapasitas, komitmen, serta kemampuan untuk mengembangkan PPP di daerahnya.

Ia mengakui minat masyarakat untuk bergabung dengan PPP cukup besar. Meski demikian, proses penjaringan tetap harus dilakukan secara selektif agar partai memperoleh kader yang benar-benar siap bekerja.

“Kita ingin orang-orang yang bisa mengangkat PPP seperti dulu lagi. Saya sudah berkomitmen agar PPP tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti pemilu sebelumnya, ketika mengambil orang asal comot saja,” tegasnya.

Iqbal optimistis sejumlah figur potensial telah muncul dari proses pembentukan kepengurusan di daerah. Kehadiran kader yang tepat diharapkan mampu memperkuat organisasi sekaligus mendorong kebangkitan PPP di Provinsi Riau.

Rencana pelantikan serentak juga mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Jika digelar terpisah di setiap kabupaten dan kota, jajaran DPW harus berulang kali melakukan perjalanan ke daerah setelah menghadiri agenda musyawarah dan pembentukan pengurus.

Melalui satu momentum pelantikan bersama, seluruh jajaran partai diharapkan dapat berkumpul sekaligus memperkuat koordinasi dari tingkat wilayah hingga kecamatan.

Setelah kepengurusan terbentuk dan dilantik, para pengurus diharapkan segera menyusun program kerja, memperluas dukungan masyarakat, serta mengaktifkan kembali kegiatan organisasi di wilayah masing-masing.

DPW PPP Riau berharap konsolidasi tersebut menghasilkan struktur partai yang lebih solid dan terarah. Penguatan kepengurusan hingga tingkat bawah menjadi salah satu langkah yang dipersiapkan untuk meningkatkan daya saing PPP dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.