Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai 99,8 Persen, Sebanyak 20.770 Huntara Rampung Dibangun

JAKARTA - Upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan. Hingga 9 Oktober 2026, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 20.770 unit hunian sementara (huntara) dari total target 20.803 unit.

Capaian tersebut setara dengan 99,8 persen dari target pembangunan. Dari jumlah huntara yang telah rampung, sebanyak 20.728 unit sudah ditempati masyarakat terdampak bencana.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan pemerintah terus mempercepat pemulihan di berbagai sektor agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Menurut Tito, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara intensif, mulai dari penyediaan tempat tinggal hingga pemulihan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

Data Satgas PRR per 9 Oktober 2026 juga mencatat seluruh jalan nasional dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi.

Selain menyediakan hunian sementara, pemerintah juga melanjutkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah berat akibat bencana.

Dari target pembangunan 57.027 unit huntap di tiga provinsi, sebanyak 2.103 unit telah selesai dibangun, sementara 1.844 unit lainnya masih dalam pengerjaan.

Pembangunan tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait untuk mempercepat penyediaan tempat tinggal permanen bagi masyarakat.

Wakil Kepala Perencanaan, Pengendalian, Analisis, dan Evaluasi Satgas PRR, Imran, menyebut penggunaan fasilitas produksi komponen di lokasi pembangunan dapat membantu mempercepat penyelesaian rumah.

Ia menyampaikan target penyelesaian 110 unit rumah di salah satu lokasi pada 2026 dinilai memungkinkan karena telah tersedia tempat pencetakan komponen bangunan.

Pemulihan konektivitas menjadi salah satu capaian penting dalam penanganan pascabencana Sumatera. Infrastruktur transportasi diperlukan untuk menunjang mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, dan kegiatan perekonomian.

Berdasarkan data Satgas PRR, sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi.

Sementara itu, perbaikan infrastruktur daerah masih berlangsung. Dari 2.421 ruas jalan daerah yang terdampak, sebanyak 2.291 ruas telah kembali berfungsi.

Untuk jembatan daerah, sebanyak 827 dari total 1.184 jembatan terdampak sudah dapat digunakan. Artinya, masih terdapat sejumlah ruas jalan dan jembatan daerah yang membutuhkan penanganan lanjutan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pemulihan konektivitas menjadi prioritas, terutama untuk membuka kembali akses wilayah yang sempat terisolasi akibat bencana.

Pemulihan juga mencakup sektor kesehatan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sebanyak 87 rumah sakit pemerintah terdampak di tiga provinsi tersebut telah kembali beroperasi.

Selain itu, seluruh 867 puskesmas terdampak juga dilaporkan telah kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, sebagian fasilitas kesehatan masih memanfaatkan bangunan modular atau tempat pelayanan sementara selama proses pemulihan berlangsung.

Berfungsinya kembali fasilitas kesehatan diharapkan dapat memastikan kebutuhan medis masyarakat tetap terpenuhi selama rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar telah kembali berlangsung di seluruh 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebanyak 4.823 sekolah telah melaksanakan pembelajaran di bangunan sekolah asal. Sementara itu, 99 sekolah lainnya masih menggunakan ruang kelas darurat.

Tidak ada sekolah yang tercatat masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tenda maupun dengan menumpang di lokasi lain berdasarkan data tersebut.

Meski aktivitas pendidikan telah kembali berjalan, perbaikan bangunan sekolah yang belum sepenuhnya pulih masih diperlukan agar siswa dapat belajar di fasilitas yang lebih layak dan permanen.

Pemulihan fasilitas umum juga mencakup tempat ibadah. Berdasarkan data Kementerian Agama, sebanyak 1.558 dari 1.593 tempat ibadah terdampak telah kembali beroperasi.

Kembalinya fungsi tempat ibadah membantu masyarakat melanjutkan kegiatan keagamaan sekaligus memulihkan kehidupan sosial di lingkungan masing-masing.

Berbagai capaian tersebut menunjukkan kemajuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatera. Namun, proses pemulihan belum sepenuhnya selesai.

Pemerintah masih perlu menuntaskan pembangunan hunian tetap, memperbaiki jalan dan jembatan daerah yang belum berfungsi, serta memastikan seluruh fasilitas publik dapat digunakan secara optimal.

Keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari jumlah bangunan dan infrastruktur yang selesai diperbaiki, tetapi juga dari manfaatnya bagi masyarakat terdampak.

Melalui koordinasi Satgas PRR bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, upaya pemulihan diharapkan terus berjalan hingga masyarakat dapat kembali beraktivitas, memperoleh pelayanan dasar, dan membangun kehidupan yang lebih aman setelah bencana.