PPP Panaskan Mesin Pemilu 2029, Konsolidasikan 1.000 Advokat di 38 Provinsi

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2029. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat konsolidasi tim advokasi di seluruh Indonesia.

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan konsolidasi tersebut menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh setelah partai mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Mardiono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum yang dihadiri perwakilan advokat dan tim advokasi PPP dari 38 provinsi. Kegiatan tersebut mengusung tema Peran Strategis Pengacara PPP dalam Mengawal Demokrasi Pelaksanaan Pemilu 2029.

Menurut Mardiono, kekuatan partai politik tidak hanya ditentukan oleh aktivitas politik di lapangan. Struktur organisasi, sistem informasi, serta kemampuan mengamankan data dan bukti juga menjadi faktor penting.

"Pemilu 2024 memberikan pelajaran penting bahwa kekuatan politik tidak hanya ditentukan oleh kerja politik di lapangan, tetapi juga oleh kekuatan struktur organisasi, kualitas sistem informasi, serta kemampuan mengamankan dan mempertanggungjawabkan setiap data dan bukti secara hukum," kata Mardiono, Kamis (20/8/2026).

Mardiono menyebut terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembenahan PPP.

Pertama, memperkuat struktur organisasi dari tingkat pusat hingga ranting. Struktur tersebut diharapkan memiliki pembagian tugas yang jelas serta mekanisme pelaporan berjenjang sehingga mampu mendeteksi persoalan di lapangan sejak dini.

Kedua, mempercepat digitalisasi dan penguatan sistem teknologi informasi. PPP akan membangun sistem data terintegrasi yang mencakup struktur organisasi, kader, saksi, tim advokasi, hingga dokumentasi hasil pemungutan dan penghitungan suara.

"Ke depan, setiap informasi dari bawah harus dapat diterima dengan cepat, aman, dan terdokumentasi. Setiap suara harus memiliki jejak data," ujarnya.

Ketiga, PPP akan memperkuat advokasi hukum dan pengamanan bukti sejak awal tahapan pemilu. Tim advokasi tidak hanya bekerja ketika sengketa muncul, tetapi sejak proses verifikasi peserta pemilu hingga pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pengalaman PPP dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu bahan evaluasi.

Mardiono menilai persoalan di lapangan harus diantisipasi sejak awal agar setiap permasalahan memiliki bukti yang lengkap dan terdokumentasi.

"Jangan sampai kita mengetahui ada persoalan setelah semuanya selesai, sementara bukti di tingkat TPS tidak lengkap atau tidak terdokumentasi dengan baik," katanya.

Untuk menghadapi Pemilu 2029, PPP telah menyiapkan sejumlah perangkat pemenangan, seperti Bappilu Nasional, Badan IT Nasional, Badan Aset dan Administrasi Nasional, serta Tim Advokasi Nasional.

Tim advokasi PPP yang terdiri dari lebih dari 1.000 advokat dan praktisi hukum juga akan diperkuat hingga menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Konsolidasi tersebut diikuti sekitar 1.000 peserta dari 38 provinsi, baik secara langsung maupun daring.

Melalui langkah tersebut, PPP menargetkan pembenahan organisasi yang lebih modern, profesional, berbasis data, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029