Kemenkes Percepat Pemerataan Dokter Jantung, Siapkan SDM untuk Dukung Operasional Cath Lab di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus mempercepat pemerataan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP) guna mendukung operasional laboratorium kateterisasi jantung (cath lab) yang kini semakin banyak tersedia di berbagai daerah. Upaya tersebut dilakukan seiring masifnya distribusi fasilitas cath lab ke ratusan kabupaten dan kota sebagai bagian dari penguatan layanan penyakit kardiovaskular di Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan keberadaan alat kesehatan berteknologi tinggi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi untuk mengoperasikannya.

Menurutnya, tantangan terbesar setelah pemasangan cath lab di berbagai rumah sakit adalah memastikan tersedianya dokter spesialis jantung dengan keahlian intervensi yang memadai agar pelayanan kepada pasien, khususnya penderita serangan jantung, dapat berjalan optimal.

Dalam enam tahun terakhir, Kemenkes mencatat peningkatan signifikan jumlah dokter SpJP dengan kompetensi kardiologi intervensi. Jika pada 2020 Indonesia hanya memiliki 99 dokter dengan kompetensi tersebut, maka pada 2026 jumlahnya telah mencapai 414 dokter atau meningkat sekitar 3,2 kali lipat. Sebanyak 315 dokter baru berhasil ditambahkan selama periode tersebut, yang disebut sebagai akselerasi pemenuhan dokter spesialis tercepat dibandingkan bidang spesialis lainnya.

Untuk mempercepat peningkatan kapasitas tenaga medis, pemerintah juga mengirimkan dokter spesialis mengikuti program fellowship di sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 98 dokter telah mengikuti program tersebut, dengan 58 orang telah menyelesaikan pendidikan dan kembali bertugas di Indonesia. Dalam waktu dekat, Kemenkes juga akan memberangkatkan 10 dokter spesialis jantung tambahan guna mengikuti pelatihan serupa.

Meski menunjukkan perkembangan positif, kebutuhan dokter spesialis jantung di Indonesia masih jauh dari terpenuhi. Berdasarkan proyeksi Kemenkes pada 2026, Indonesia memerlukan sekitar 6.801 dokter SpJP. Namun, jumlah yang tersedia saat ini baru mencapai 1.639 dokter sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 5.162 dokter.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah distribusi tenaga spesialis yang belum merata. Sebagian besar dokter spesialis jantung masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Data Kemenkes menunjukkan sekitar 63,8 persen dokter SpJP bertugas di wilayah tersebut, terutama di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kondisi ini menyebabkan sejumlah daerah di luar Jawa masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan jantung spesialistik.

Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah, Renan Sukmawan, menegaskan bahwa peningkatan jumlah dokter harus tetap diimbangi dengan standar kualitas yang sama. Ia menjelaskan bahwa saat ini pendidikan spesialis jantung telah berkembang pesat, dari hanya dua program studi menjadi 18 program studi yang diselenggarakan oleh universitas maupun rumah sakit pendidikan.

Menurutnya, jalur pendidikan bukan menjadi persoalan selama seluruh lulusan memenuhi standar kompetensi nasional melalui ujian nasional (board examination), sehingga masyarakat di seluruh Indonesia memperoleh layanan dengan kualitas yang setara.

Selain kompetensi, aspek etika profesi juga menjadi perhatian. Renan mengingatkan pentingnya setiap dokter mengedepankan kepentingan terbaik pasien melalui diagnosis dan terapi yang tepat berdasarkan bukti ilmiah. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menghindari tindakan medis yang tidak diperlukan sekaligus menjaga efektivitas pembiayaan layanan kesehatan, termasuk yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Ade Median Ambari mengukuhkan 79 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah baru. Ia berpesan agar seluruh lulusan menjaga profesionalisme serta menjadikan prinsip evidence-based medicine sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan klinis.

Menteri Kesehatan juga menekankan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama profesi dokter. Karena itu, profesionalisme dan integritas harus selalu dijaga agar pelayanan kesehatan tetap mendapat kepercayaan publik.

Ke depan, Kemenkes bersama Kolegium dan PERKI akan terus memperkuat kolaborasi untuk memperluas akses layanan jantung di seluruh Indonesia. Sejumlah langkah strategis yang disiapkan meliputi pelatihan dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan primer, percepatan penempatan dokter spesialis intervensi di daerah yang masih kekurangan tenaga ahli, hingga penguatan layanan jantung lanjutan seperti pemasangan alat pacu jantung (pacemaker) dan penanganan gangguan irama jantung (aritmia) di tingkat provinsi.