Gubernur Minta Industri Air Minum Dalam Kemasan Perhatikan Keberlanjutan Lingkungan

SEMARANG - Ahmad Luthfi meminta pelaku industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di wilayahnya untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, terutama terkait pengelolaan sumber daya air tanah.

Hal tersebut disampaikan saat audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) Jawa Tengah-DIY di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026).

Gubernur menegaskan bahwa industri AMDK sangat bergantung pada ketersediaan air tanah, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak dan sesuai ketentuan.

“Pembatasan air tanah harus betul-betul kita patuhi,” ujarnya.

Ia juga meminta pelaku industri untuk memperkuat program konservasi lingkungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk upaya menjaga ketersediaan air bagi generasi mendatang.

Selain itu, pemerintah provinsi mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular, seperti penghematan penggunaan air dan energi, pengurangan emisi, serta kerja sama dengan bank sampah untuk mengurangi dampak limbah plastik.

Ketua Umum DPP Amdatara, Karyanto Wibowo, menyampaikan bahwa industri AMDK nasional saat ini tumbuh sekitar 5,5 persen. Dari sekitar 710 perusahaan AMDK di Indonesia, sekitar 130 di antaranya berada di Jawa Tengah.

Ia menyatakan pelaku industri siap mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam konservasi air dan pengelolaan sampah plastik.

Sejumlah perusahaan di Jawa Tengah, kata dia, telah menjalankan program konservasi seperti penanaman sekitar 2.000 pohon serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah di beberapa daerah seperti Semarang, Salatiga, dan Wonosobo.

Amdatara juga membuka peluang kerja sama sebagai offtaker atau pembeli plastik hasil daur ulang agar dapat kembali dimanfaatkan menjadi produk baru. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi sirkular di sektor industri minuman.

Audiensi tersebut juga membahas rencana Musyawarah Daerah Amdatara Jawa Tengah-DIY sebagai bagian dari penguatan koordinasi antara pelaku industri dan pemerintah daerah.