Enam Negara Uni Eropa Minta Kelonggaran, Paket Sanksi Baru untuk Rusia Terhambat

BRUSSELS - Upaya Uni Eropa memperketat tekanan ekonomi terhadap Rusia menghadapi hambatan setelah sejumlah negara anggota meminta pengecualian terhadap beberapa aturan dalam rancangan paket sanksi terbaru.

Sedikitnya enam negara, yakni Yunani, Prancis, Italia, Jerman, Austria, dan Portugal, menyampaikan keberatan terhadap sejumlah ketentuan dalam paket sanksi ke-21 yang sedang dibahas. Mereka meminta penyesuaian agar kebijakan baru tersebut tidak terlalu membebani sektor ekonomi domestik masing-masing.

Beberapa isu yang menjadi perhatian mencakup perdagangan gas alam cair (LNG) dari Rusia, impor produk perikanan, kebijakan visa bagi mantan personel militer Rusia, serta persoalan aset yang berkaitan dengan Raiffeisen Bank International.

Meski demikian, permintaan tersebut bukan berarti negara-negara tersebut ingin menghapus seluruh sanksi yang sebelumnya telah diberlakukan terhadap Moskow. Keberatan lebih diarahkan pada sejumlah aturan baru yang dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi perusahaan dan industri di Eropa.

Perbedaan sikap tersebut membuat proses pengesahan paket sanksi ke-21 berjalan lambat. Para duta besar negara anggota Uni Eropa belum mencapai kesepakatan dalam pertemuan terakhir dan pembahasan akan kembali dilanjutkan untuk mencari titik temu.

Sesuai aturan Uni Eropa, keputusan terkait penerapan sanksi harus mendapat persetujuan seluruh negara anggota. Artinya, satu negara saja dapat menahan pengesahan kebijakan hingga kompromi tercapai.

Perdebatan saat ini tidak berkaitan dengan pencabutan seluruh sanksi terhadap Rusia. Uni Eropa sebelumnya telah memperpanjang sejumlah pembatasan ekonomi terhadap Moskow hingga pertengahan 2027.

Paket sanksi terbaru yang diusulkan Komisi Eropa berfokus pada sejumlah sektor strategis, termasuk energi, perbankan, aset digital, perdagangan, industri drone, jaringan perdagangan minyak, serta perusahaan yang diduga membantu Rusia menghindari pembatasan internasional.

Namun setelah lebih dari 20 paket sanksi diterapkan sejak awal konflik Rusia-Ukraina pada 2022, ruang untuk memperluas tekanan ekonomi semakin kompleks. Banyak perusahaan Eropa masih memiliki hubungan bisnis dengan Rusia sehingga kebijakan baru berpotensi menimbulkan dampak balik bagi negara-negara anggota.

Sejumlah pengamat melihat perbedaan pandangan ini menunjukkan semakin besarnya tantangan internal Uni Eropa dalam menjaga kesatuan kebijakan terhadap Rusia.

Di satu sisi, sebagian negara ingin mempertahankan tekanan politik dan ekonomi terhadap Moskow. Namun di sisi lain, pemerintah negara anggota juga harus mempertimbangkan kepentingan industri, pasokan energi, dan stabilitas ekonomi domestik.

Perundingan paket sanksi ke-21 diperkirakan akan menjadi salah satu ujian penting bagi kemampuan Uni Eropa mempertahankan posisi bersama di tengah tekanan geopolitik yang terus berkembang.