BPS: Garis Kemiskinan Indonesia Tembus Rp669 Ribu per Orang per Bulan

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan nasional Indonesia mencapai Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang berada di level Rp641.443 per kapita per bulan.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M Edy Mahmud, menjelaskan angka garis kemiskinan perlu dilihat dalam konteks rumah tangga. Sebab, sejumlah kebutuhan sehari-hari seperti tempat tinggal, listrik, dan makanan umumnya menjadi pengeluaran bersama anggota keluarga.

BPS menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dalam mengukur kondisi tersebut dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, garis kemiskinan di perkotaan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp692.906 per kapita per bulan.

Sementara itu, angka di wilayah pedesaan lebih rendah, yakni Rp635.172 per kapita per bulan.

Komponen makanan masih menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan garis kemiskinan. BPS mencatat kontribusinya mencapai 74,7%, sedangkan kebutuhan nonmakanan menyumbang sekitar 25,3%.

Jika dihitung berdasarkan rumah tangga, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia pada Maret 2026 terdiri atas 4,62 orang. Dengan demikian, garis kemiskinan rata-rata untuk satu rumah tangga mencapai sekitar Rp3.091.866 per bulan.

BPS menekankan angka tersebut tidak sama di setiap daerah karena dipengaruhi oleh perbedaan harga, pola konsumsi masyarakat, serta jumlah anggota rumah tangga miskin.

Dari sisi persentase penduduk miskin, wilayah pedesaan masih mencatat angka lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di pedesaan berada di angka 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Kedua angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode September 2025.

Meski demikian, indikator kedalaman kemiskinan menunjukkan perkembangan yang berbeda antara desa dan kota. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun di perkotaan, tetapi meningkat di pedesaan.

Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin mendekati garis kemiskinan. Sebaliknya, kondisi di pedesaan menunjukkan jarak tersebut justru semakin lebar.

Pola serupa terlihat pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks tersebut menurun di perkotaan, sementara di pedesaan mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan distribusi pengeluaran masyarakat miskin di kota cenderung lebih merata, sedangkan ketimpangan di antara penduduk miskin di desa meningkat.

Secara nasional, tingkat kemiskinan menurun di hampir seluruh wilayah Indonesia. Penurunan terbesar tercatat di Pulau Jawa, yakni sebesar 0,21 poin persentase.

Namun, Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar. BPS mencatat sekitar 12,02 juta orang, atau 52,42% dari total penduduk miskin nasional, berada di Pulau Jawa.

Sebaliknya, Pulau Kalimantan memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni sekitar 870 ribu orang atau 3,79% dari total penduduk miskin Indonesia.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun persentase kemiskinan mengalami perbaikan, persoalan kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki karakteristik ekonomi yang beragam.