BPJS Kesehatan Hadirkan LANURI untuk Memperluas Layanan JKN di Wilayah 3T

JAKARTA - BPJS Kesehatan meluncurkan program Layanan Ujung Negeri (LANURI) sebagai langkah memperluas akses Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Inisiatif ini menggabungkan layanan digital dan layanan jemput bola agar masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses tetap dapat memperoleh pelayanan secara lebih mudah.

Peluncuran LANURI dilaksanakan serentak pada Senin, 13 Juli 2026, di 558 titik kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan, dengan acara utama berlangsung di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa LANURI memanfaatkan dua jenis layanan utama, yakni Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta BPJS Keliling. Dari total lokasi pelaksanaan, sebanyak 379 titik menggunakan layanan VIOLA, sedangkan 179 titik lainnya dilayani melalui BPJS Keliling.

VIOLA memungkinkan peserta JKN mengakses berbagai layanan administrasi secara daring melalui video conference. Masyarakat dapat memperbarui data kepesertaan, mengubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), memperoleh informasi program JKN, hingga menyampaikan pengaduan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Sementara itu, BPJS Keliling hadir untuk menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan jaringan internet atau masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

Untuk memperluas jangkauan program, BPJS Kesehatan menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga. Bersama Kementerian Koperasi, layanan VIOLA akan didukung oleh jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang memiliki akses internet. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 85.000 desa, dengan implementasi awal di sekitar 30.000 titik.

Kolaborasi juga dilakukan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Melalui jaringan fasilitas kesehatan, kapal rumah sakit, serta sekitar 76.000 personel Babinsa yang tersebar di berbagai daerah, TNI akan membantu pemerataan layanan JKN hingga wilayah terpencil.

Selain itu, BPJS Kesehatan menjajaki kerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menghadirkan layanan BPJS Keliling pada berbagai kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Sinergi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga dilakukan melalui pemanfaatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa sebagai sarana penyebaran informasi mengenai Program JKN.

Dalam kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan melaporkan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi telah mencapai 91,53 persen. Program tersebut mencakup berbagai upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan kolaborasi, termasuk pelayanan kesehatan di daerah 3T, pemantauan kesehatan melalui P-Care MBG, serta penerapan intelligence claim untuk mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN.