Kemenpar Dorong Bebas Visa Kunjungan untuk Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Indonesia

JAKARTA -Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan industri pariwisata global.

Menurut Kemenpar, kemudahan akses masuk bagi wisatawan mancanegara tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan belanja wisatawan selama berada di Indonesia.

Kemenpar menyebut Indonesia sebelumnya pernah menerapkan kebijakan BVK bagi 169 negara pada 2016. Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut mampu meningkatkan permintaan wisatawan mancanegara hingga 24 persen dan mendukung penciptaan sekitar 400 ribu lapangan kerja.

Dampak kebijakan tersebut bahkan diperkirakan mencapai 32,4 persen berdasarkan data kunjungan wisatawan pada 2018.

Kemenpar menyatakan kebijakan bebas visa memiliki dampak lebih besar dibandingkan sejumlah bentuk kemudahan visa lainnya.

Berdasarkan kajian WTTC, kebijakan visa-free mencatat median peningkatan kedatangan wisatawan sebesar 16,6 persen per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kebijakan penerbitan jenis visa baru yang berada di kisaran 8,1 persen.

Selain itu, temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menunjukkan penyederhanaan atau penghapusan persyaratan masuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing antara 7,2 persen hingga 27 persen.

Sebaliknya, penambahan hambatan masuk seperti travel authorization berpotensi menurunkan jumlah kedatangan wisatawan hingga 29,3 persen.

Kemenpar menilai kebijakan visa Indonesia masih perlu diperkuat agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam saat ini memberikan fasilitas bebas visa kepada lebih banyak negara dibandingkan Indonesia.

Karena itu, pemerintah perlu mencari keseimbangan antara kemudahan akses wisatawan dengan aspek keamanan, kepentingan nasional, dan prinsip resiprositas dalam hubungan antarnegara.

Kemenpar menyebut kemudahan perjalanan internasional memiliki dampak luas terhadap perekonomian daerah.

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha pariwisata, sektor UMKM, penyedia akomodasi, transportasi, hingga masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari industri wisata.

Pemerintah menegaskan penyusunan kebijakan BVK membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar tetap menjaga keamanan nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.