DPR RI Dorong Pariwisata Jadi Program Strategis Nasional Lintas Kementerian

JAKARTA - Evita Nursanty menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata di Indonesia tidak dapat dibebankan hanya kepada satu kementerian, melainkan harus menjadi program strategis nasional yang melibatkan banyak pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada (GAMAPI UGM) di Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Evita menilai hingga saat ini pengembangan pariwisata nasional masih belum berjalan optimal karena kurangnya keterpaduan antar-kementerian dan lembaga.

Menurutnya, sektor pariwisata tidak bisa berkembang jika tidak didukung oleh sektor lain seperti transportasi, infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia daerah.

“Pariwisata bukan tanggung jawab satu kementerian. Ini harus menjadi tanggung jawab nasional,” ujar Evita.

Ia mencontohkan pengembangan kawasan Danau Toba sebagai salah satu ilustrasi penting mengenai perlunya sinergi lintas sektor.

Menurutnya, pengembangan destinasi wisata tidak akan berhasil tanpa dukungan transportasi dan peningkatan kapasitas daerah.

“Kalau transportasi tidak mendukung, atau SDM daerah tidak disiapkan, maka pengembangan wisata tidak akan berjalan maksimal,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Evita juga meluruskan pemahaman terkait istilah overtourism. Ia menyebut bahwa berdasarkan standar internasional, masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah wisatawan, tetapi juga daya tampung dan pengelolaan destinasi.

Ia menegaskan bahwa Indonesia, termasuk Bali, tidak tepat disebut mengalami overtourism secara keseluruhan, melainkan terjadi penumpukan di titik-titik tertentu.

Evita mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius membuka dan mengembangkan destinasi baru guna mengurangi konsentrasi wisatawan di wilayah tertentu, seperti Bali Selatan.

Ia menilai pengembangan wilayah baru akan membantu pemerataan ekonomi dan mengurangi tekanan pada destinasi utama.

Terkait desa wisata, Evita membantah anggapan bahwa program tersebut didominasi oleh investor besar. Ia menjelaskan bahwa desa wisata justru dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui homestay dan pelaku UMKM.

Evita menekankan bahwa arah pembangunan pariwisata ke depan harus bergeser dari sekadar peningkatan jumlah wisatawan menuju kualitas dan keberlanjutan.

Menurutnya, keberhasilan pariwisata harus diukur dari manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, serta keberlanjutan ekosistem.