Wapres Filipina Sara Duterte Hadapi Surat Penangkapan dalam Kasus Dugaan Ancaman

MANILA - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali menghadapi persoalan hukum setelah pengadilan tingkat pertama menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya pada Jumat (4/9/2026).

Perintah tersebut berkaitan dengan perkara pidana yang menjerat putri mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte itu atas dugaan ancaman serius terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr, Ibu Negara, serta mantan Ketua DPR Filipina.

Dilansir Reuters, pengadilan menetapkan tiga dakwaan ancaman serius dalam perkara tersebut. Sara juga diwajibkan membayar uang jaminan sebesar 120.000 peso Filipina atau sekitar Rp33,7 juta untuk masing-masing dakwaan.

Pihak Sara menyatakan dirinya tidak bermaksud menghindari proses hukum. Kuasa hukumnya menegaskan bahwa Sara akan tetap menggunakan jalur hukum yang tersedia untuk menghadapi perkara tersebut.

“Terlepas dari persoalan yurisdiksi, dia tidak berniat menghindari hukum dan akan terus menempuh segala upaya hukum yang tersedia baginya,” kata pengacara Sara dalam sebuah pernyataan.

Perkara ini berkaitan dengan pernyataan Sara pada November 2024. Saat itu, ia mengaku telah berbicara dengan seorang pembunuh bayaran dan memerintahkannya untuk membunuh Marcos Jr, istrinya, serta sepupunya yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPR, apabila dirinya terbunuh.

Namun, Sara membantah telah mengeluarkan ancaman terhadap ketiga orang tersebut.

Persoalan tersebut juga menjadi bagian dari proses pemakzulan Sara dari posisi wakil presiden. Perkara pemakzulan saat ini tengah diproses di Senat Filipina yang bertindak sebagai pengadilan pemakzulan.

Jika dinyatakan bersalah dalam proses tersebut, Sara berpotensi kehilangan jabatannya sebagai wakil presiden. Putusan itu juga dapat memengaruhi rencananya untuk maju dalam pemilihan presiden Filipina 2028.

Selain perkara dugaan ancaman, Sara menghadapi kasus lain terkait dugaan penyalahgunaan dana publik ketika menjabat sebagai wakil presiden dan Menteri Pendidikan. Dalam perkara tersebut, ia juga telah membantah melakukan pelanggaran hukum.