Rencana Perumahan di Kawasan Hutan Singapura Picu Protes Puluhan Ribu Warga

SINGAPURA - Kebijakan pemerintah Singapura untuk membuka sebagian kawasan hutan sebagai lahan perumahan memicu penolakan dari masyarakat. Rencana pembangunan di Hutan Maju dan Hutan Gillman mendapat sorotan luas karena dinilai berpotensi mengurangi ruang hijau dan mengganggu habitat satwa.

Penolakan tersebut berkembang menjadi gerakan publik. Petisi yang meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pembangunan dilaporkan telah mengumpulkan lebih dari 60.000 tanda tangan.

Aksi protes juga berlangsung secara terbuka. Lebih dari 2.000 orang dilaporkan berkumpul di Speakers’ Corner untuk menyampaikan keberatan terhadap rencana pengalihfungsian kawasan hutan.

Rencana Housing and Development Board (HDB) mencakup pembukaan sekitar 15 hektare dari total 23 hektare kawasan Hutan Maju. Sementara itu, sekitar 10 hektare Hutan Gillman juga masuk dalam rencana pengembangan.

Lahan tersebut diproyeksikan menjadi kawasan hunian bagi masyarakat di sekitar Sunset Way dan wilayah sekitarnya.

Bagi kelompok yang menolak, persoalannya bukan hanya mengenai hilangnya pepohonan. Mereka khawatir pembangunan akan mengganggu ekosistem yang telah berkembang selama puluhan tahun.

Hutan Maju tercatat menjadi habitat sedikitnya 113 spesies hewan, sedangkan Hutan Gillman disebut memiliki sekitar 178 spesies. Sejumlah satwa yang ditemukan di kawasan tersebut termasuk spesies yang mendapat perhatian konservasi, seperti burung cerek bulbul kepala jerami dan trenggiling Sunda.

Joanne Teoh, warga Sunset Way berusia 68 tahun yang selama ini mendokumentasikan kehidupan flora dan fauna di kawasan tersebut, termasuk yang menyuarakan kekhawatiran mengenai dampak pembangunan.

Ia menilai keberadaan perumahan baru tidak akan berarti banyak jika harus dibayar dengan hilangnya ekosistem yang sudah ada.

Penolakan terhadap proyek tersebut turut melahirkan berbagai bentuk gerakan masyarakat. Warga menggunakan forum komunitas, platform digital, hingga pertemuan langsung untuk membahas dampak rencana pembangunan.

Di sekitar Hutan Gillman, seorang warga bernama Victoria bahkan membentuk grup Telegram yang telah beranggotakan hampir 800 orang. Grup tersebut digunakan untuk bertukar informasi dan membahas dokumen serta kajian yang berkaitan dengan rencana pembangunan.

Kelompok masyarakat juga melakukan analisis terhadap dokumen dampak lingkungan yang diterbitkan pemerintah sebelum menyampaikan masukan kepada pihak berwenang.

Organisasi SG Climate Rally (SGCR) turut terlibat dalam gerakan tersebut. Selain menggalang dukungan, kelompok ini mengadakan kegiatan yang mengajak warga menelusuri sejarah kawasan hutan.

Rachel Tan dari SGCR menilai perkembangan gerakan tersebut menunjukkan semakin besarnya keberanian masyarakat Singapura dalam menyampaikan pandangan mengenai kebijakan publik.

Di sisi lain, pemerintah Singapura menyatakan kebutuhan tempat tinggal masyarakat tidak bisa diabaikan. Keterbatasan lahan menjadi alasan utama pemerintah tetap melanjutkan rencana pembangunan.

Jumlah penduduk Singapura yang mencapai sekitar 6,11 juta jiwa turut menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan penyediaan hunian.

Menteri Negara Pembangunan Nasional Alvin Tan mengatakan Singapura memiliki ruang yang jauh lebih terbatas dibandingkan negara-negara berwilayah besar.

"Kami harus memanfaatkan lahan kami yang terbatas sebaik-baiknya," ujar Tan dalam sidang parlemen.

Meski proyek perumahan tetap berjalan, pemerintah kemudian berjanji meningkatkan luas kawasan hijau yang dipertahankan.

Pemerintah menyebut porsi kawasan konservasi akan diperluas dari batas minimum yang sebelumnya ditetapkan, yakni 40 persen di Gillman Barracks dan 35 persen di Hutan Maju.

Namun, konsekuensinya adalah jumlah rumah yang dapat dibangun di kedua lokasi tersebut kemungkinan akan berkurang.

Perdebatan mengenai Hutan Maju dan Hutan Gillman kembali memperlihatkan dilema lama Singapura: bagaimana menyediakan hunian dan infrastruktur tanpa mengorbankan ruang hijau.

Negara tersebut selama puluhan tahun membangun citra sebagai "Kota Taman". Konsep itu kemudian berkembang menjadi gagasan "City in Nature" yang menempatkan alam sebagai bagian dari kehidupan perkotaan.

Singapura juga menjadi salah satu negara yang bergabung dalam Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use, yang mendorong upaya menghentikan deforestasi secara global pada 2030.

Sebelumnya, tekanan masyarakat juga pernah berperan dalam mempertahankan sebagian Hutan Dover. Kawasan tersebut kemudian dialihkan menjadi taman alam.

Kini, nasib Hutan Maju dan Hutan Gillman menjadi perhatian baru. Bagi sebagian warga, persoalan tersebut bukan sekadar tentang pembangunan rumah, melainkan tentang seberapa jauh pembangunan kota harus mengorbankan alam.

Bagi Teoh, hubungan warga dengan kawasan hijau tersebut sudah lebih dari sekadar persoalan tata ruang.

"Anda hanya berduka jika Anda pernah mencintai dengan sangat dalam," ujarnya.