Pemerintah Evaluasi Data Desil yang Dinilai Tak Sesuai Kondisi Ekonomi Warga

JAKARTA - Pemerintah tengah mengevaluasi data desil yang digunakan sebagai salah satu dasar untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Evaluasi dilakukan menyusul munculnya keluhan mengenai data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan proses evaluasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ini sedang dievaluasi ya. tadi kan sudah disampaikan Bu Rieke Diah Pitaloka itu tentang itu ya,” ujar Bambang seusai rapat bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Bambang belum dapat memastikan apakah persoalan tersebut terjadi akibat kesalahan dalam proses pendataan. Pemerintah, kata dia, masih perlu menelusuri dasar yang digunakan dalam menentukan pengelompokan desil masyarakat.

“Ya nanti di BPS akan kita lihat lagi. Kira-kira seperti itu. Kita belum tahu juga sampai sekarang apa dasarnya dan sebagainya. Yang jelas itu sedang dievaluasi di BPS ya. mudah-mudahan ada perbaikan,” katanya.

Selain mengevaluasi data, pemerintah juga membuka kemungkinan membentuk tim khusus yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mengkaji persoalan tersebut. BPS dan Bappenas disebut sebagai lembaga yang berpotensi terlibat dalam tim lintas lembaga tersebut.

“Oh pastinya akan dibentuk (tim khusus) antar lembaga ya, antar lembaga dari BPS, Bappenas dan sebagainya ya. Tunggu aja nanti deh ya,” ujar Bambang.

Polemik mengenai data desil sebelumnya mencuat setelah sejumlah buruh yang memperoleh penghasilan setara upah minimum mengaku justru tercatat dalam kelompok desil tinggi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut mempersoalkan hasil pengelompokan tersebut. Presiden KSPI Said Iqbal menilai metode penghitungan desil kesejahteraan yang digunakan BPS belum menggambarkan kondisi ekonomi buruh secara nyata.

“Tanggapan KSPI dan Partai Buruh: Ngawur. Enggak usah dipakai itu desil,” kata Said dalam konferensi pers pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Said juga menyoroti anggaran yang disebut berkaitan dengan survei desil. Ia menyebut anggaran tersebut mencapai Rp7 triliun, disusul tambahan anggaran Rp6 triliun kepada BPS.

Menurutnya, hasil pengelompokan tersebut janggal karena terdapat pekerja dengan pendapatan sekitar Rp3 juta yang masuk dalam desil 10.

“Upahnya tiga juta masuk desil 10, desil 10 itu orang kaya. Bahkan upah minimum masuk desil 9 dan desil 10,” ujarnya.

Persoalan perubahan data desil juga dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada program bantuan pendidikan. Salah satunya dialami Diandrea Fristi, mahasiswi semester tiga jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya.

Diandrea mengaku pengajuan beasiswanya tidak berhasil setelah status desil ekonominya berubah. Padahal, beasiswa tersebut diharapkan dapat membantu keluarganya membiayai kebutuhan kuliah.

“Pada semester 1 kan alhamdulillah IPK saya 4, saya berharap saya keterima (beasiswa), tapi ternyata tidak keterima. Terus akhirnya saya daftar lagi yang di semester 2, tapi IPK saya turun jadi 3,95. Alhamdulillah desil saya 2. cuma Tiba-tiba desilnya itu jadi 6 sampai 10,” kata Diandrea, dikutip dari Liputan6 SCTV, Rabu (26/8/2026).

Diandrea mengaku bingung dengan perubahan tersebut. Sebab, sumber pendapatan keluarganya hanya berasal dari sang ayah yang bekerja sebagai kuli galon air isi ulang di kawasan Wonokromo, Surabaya.

Kegagalan memperoleh beasiswa membuat keluarganya harus mencari cara lain untuk membayar biaya kuliah sekitar Rp4 juta. Mereka bahkan sempat berutang dan berjualan gantungan kunci untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pemerintah kini masih menunggu hasil evaluasi BPS guna mengetahui penyebab ketidaksesuaian data sekaligus mencari langkah perbaikan. Akurasi data desil menjadi penting karena hasil pengelompokan tersebut dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan dan layanan pemerintah.