Pasar Karbon Indonesia Diminta Berorientasi pada Aksi Iklim Nyata

JAKARTA - Pemerintah menegaskan pengembangan pasar karbon di Indonesia harus ditopang oleh aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Setiap kegiatan yang menghasilkan unit karbon perlu memiliki bukti yang kredibel serta didukung tata kelola yang transparan dan berintegritas.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan pasar karbon semestinya tidak hanya dilihat sebagai aktivitas perdagangan. Menurutnya, mekanisme tersebut harus mampu mendorong perbaikan lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Karbon bukanlah titik awal, karbon adalah hasil. Titik awalnya adalah tantangan nyata yang kita hadapi," ujar Jumhur dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Bali, Rabu (9/9/2026).

Ia menjelaskan, tantangan lingkungan Indonesia mencakup berbagai persoalan, mulai dari emisi yang berasal dari aktivitas ekonomi hingga kerusakan ekosistem. Pengelolaan sampah yang belum optimal serta tekanan terhadap hutan, gambut, kawasan pesisir, dan ekosistem laut juga menjadi persoalan yang harus ditangani.

Jumhur menilai pembangunan ekonomi tetap penting karena berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor industri, dan peningkatan kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pengendalian emisi, perlindungan lingkungan, serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Ia juga menyoroti hubungan erat antara aksi iklim dan upaya menjaga keanekaragaman hayati. Hutan, gambut, mangrove, dan ekosistem laut disebut sebagai modal alam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menopang kehidupan masyarakat.

Karena itu, investasi maupun kerja sama internasional di sektor karbon diharapkan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi dari perdagangan unit karbon. Menurut Jumhur, kegiatan tersebut harus menghasilkan manfaat lingkungan yang dapat dibuktikan.

Pemerintah, lanjut dia, tetap membuka kesempatan bagi masuknya investasi dan pengembangan teknologi yang dapat memperkuat aksi iklim. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Jumhur menegaskan keberhasilan pasar karbon Indonesia tidak cukup diukur dari banyaknya unit karbon yang diterbitkan ataupun tingginya aktivitas transaksi.

"Kualitas aksi, kredibilitas bukti, akuntabilitas tata kelola, perlindungan ekosistem, serta manfaat yang diterima masyarakat" menjadi sejumlah faktor yang menurutnya akan menentukan masa depan pasar karbon Indonesia.