Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan China untuk Dorong Investasi dan Teknologi

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha asal China untuk mempercepat masuknya investasi sekaligus memperkuat penguasaan teknologi di dalam negeri. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengejar sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Komitmen itu disampaikan dalam Indonesia-China Digital City & Security Technology Application Forum yang berlangsung di Gedung RRI, Jakarta, Senin (21/9/2026). Forum tersebut membahas peluang kolaborasi di bidang teknologi digital, kota cerdas, serta sistem keamanan perkotaan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari mengatakan, peningkatan investasi dari dalam dan luar negeri dibutuhkan untuk memperbesar kapasitas perekonomian Indonesia.

Menurutnya, China selama lebih dari satu dekade menjadi salah satu negara dengan kontribusi investasi besar bagi Indonesia. Karena itu, pemerintah melihat masih terdapat ruang untuk memperluas kerja sama ekonomi kedua negara.

Selain investasi, forum tersebut juga diarahkan untuk membuka peluang pertukaran pengalaman dan teknologi. Pemerintah berharap kerja sama yang dibangun dapat memberikan manfaat bagi pengembangan industri dan sumber daya manusia Indonesia.

Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Yohanes Handojo Budhisedjati, mengatakan pembangunan kota berbasis teknologi perlu dibarengi dengan sistem perlindungan publik yang mampu mengikuti perkembangan zaman.

FORMAS berperan sebagai penghubung antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong terbentuknya kerja sama Indonesia-China. Organisasi tersebut juga tengah memperluas jaringan dengan sejumlah asosiasi bisnis China untuk menggelar kegiatan business matching secara berkala.

Pertemuan bisnis itu diharapkan dapat mempertemukan perusahaan China dengan mitra usaha Indonesia serta membantu mengidentifikasi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi calon investor, termasuk persoalan teknis dan birokrasi.

Pemerintah juga menekankan bahwa masuknya modal asing harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi nasional. Agenda transformasi mencakup sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, logistik, hingga peningkatan kualitas tenaga kerja.

Di sisi lain, penegakan aturan perdagangan dan investasi disebut terus diperkuat untuk mencegah praktik yang dapat merugikan perekonomian negara. Pemerintah menyoroti pengawasan terhadap praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing.

Qodari menilai berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari fondasi pembangunan jangka panjang. Pemerintah selanjutnya akan mendorong percepatan pelaksanaan program dalam beberapa tahun mendatang guna mengejar target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.