Indonesia dan Kamboja Bentuk Indonesia Desk untuk Perkuat Pemberantasan Online Scam

PHNOMPENH--Pemerintah Indonesia dan Kamboja menyepakati pembentukan Indonesia Desk di Markas Besar Cambodia National Police (CNP) sebagai langkah memperkuat koordinasi dalam penanganan kejahatan online scam yang melibatkan jaringan lintas negara.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam kunjungan delegasi Indonesia ke Phnom Penh pada 27-29 Juli 2026. Delegasi dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno dan diikuti perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Polri/NCB Interpol Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta PPATK.

Selama berada di Kamboja, rombongan Indonesia mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri Kamboja Sar Sokha, Kepala Sekretariat Commission for Combating Online Scams Chhay Sinarith, serta sejumlah pejabat pemerintah setempat.

Indonesia Desk akan berfungsi sebagai wadah koordinasi operasional untuk mempercepat pertukaran informasi, akses terhadap alat bukti, dukungan investigasi sesuai ketentuan hukum masing-masing negara, serta memperkuat proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan daring.

Dalam kerja sama tersebut, Pemerintah Kamboja juga menyetujui usulan agar personel Polri dapat mendampingi aparat Kepolisian Kamboja saat memeriksa warga negara Indonesia yang terkait perkara online scam. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyidikan sekaligus membantu pengembangan kasus di kedua negara.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa penanganan setiap WNI harus dilakukan melalui pemeriksaan secara individual. Menurutnya, aparat perlu membedakan antara pelaku tindak pidana, korban eksploitasi, maupun korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sementara jaringan perekrut dan pengendali harus ditindak tegas.

Selain memperkuat kerja sama penegakan hukum, Indonesia juga menawarkan program peningkatan kapasitas bagi aparat Kamboja. Pelatihan tersebut meliputi kepatuhan terhadap standar Financial Action Task Force (FATF), intelijen dan forensik keuangan, keamanan siber, serta investigasi digital dengan melibatkan PPATK, OJK, dan Polri.

Di sisi lain, Pemerintah Kamboja memaparkan berbagai langkah pemberantasan online scam dan perjudian daring, termasuk penerapan regulasi baru pada 2026. Otoritas setempat menegaskan bahwa perjudian online merupakan aktivitas ilegal dan telah menutup sejumlah kasino yang menyalahgunakan izin operasional.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, menyatakan Indonesia juga menyambut baik rencana penyelenggaraan International Conference Against Online Scam pada September 2026. Indonesia menyatakan kesiapan untuk berbagi pengalaman dalam penanganan kejahatan siber lintas negara.

Sebagai tindak lanjut, Polri dan Cambodia National Police akan menyusun pengaturan pelaksanaan (Implementing Arrangement) sebagai dasar operasional pembentukan Indonesia Desk. Kemenko Polkam akan mengoordinasikan implementasi kerja sama tersebut melalui Desk Transnational Organized Crime bersama Polri, OJK, dan PPATK.

Melalui kolaborasi ini, kedua negara berharap penanganan perkara online scam dapat berlangsung lebih cepat, pertukaran alat bukti semakin efektif, jaringan pelaku dapat ditindak lebih tegas, serta perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dari kejahatan siber semakin optimal.