Fraksi PKS MPR Bahas Peran Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Nasional

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI menggelar diskusi publik nasional yang membahas peran ekonomi syariah sebagai alternatif dalam menjawab berbagai tantangan perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi, regulator, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk mendiskusikan strategi penguatan ekonomi syariah, mulai dari sektor keuangan, industri halal, hingga optimalisasi dana sosial keagamaan.

Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, mengatakan ekonomi syariah memiliki prinsip keseimbangan dan keadilan yang dinilai mampu menjadi fondasi pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya sebagai respons terhadap kondisi ekonomi tertentu.

Sekretaris Jenderal DPP PKS, M Kholid, menilai Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, termasuk tekanan pada sektor fiskal dan perdagangan. Karena itu, PKS mendorong ekonomi syariah menjadi salah satu pendekatan yang dapat memperkuat sistem fiskal dan moneter nasional.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah narasumber juga menyoroti besarnya potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Penguatan tata kelola, digitalisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola wakaf disebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kontribusi dana sosial Islam terhadap pembangunan.

Selain itu, para peserta menekankan pentingnya memperkuat industri halal, memperluas pangsa pasar keuangan syariah, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar halal global. Pengembangan kawasan industri halal, diversifikasi pasar ekspor, dan peningkatan literasi ekonomi syariah juga menjadi sejumlah rekomendasi yang mengemuka dalam forum tersebut.

Fraksi PKS MPR RI menyatakan hasil diskusi akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di parlemen, dengan harapan dapat mendukung kebijakan yang memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.