Kabinet Guinea Ekuatorial Mundur Massal, Hanya Capai 10 Persen Target Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah Guinea Ekuatorial menghadapi dinamika politik baru setelah seluruh anggota kabinet mengajukan pengunduran diri secara kolektif. Langkah tersebut diambil menyusul evaluasi terhadap kinerja pemerintahan yang dinilai jauh dari target yang telah ditetapkan.

Pengumuman pengunduran diri kabinet disampaikan oleh Wakil Presiden Teodoro Nguema Obiang Mangue pada pertengahan Juni 2026. Menurutnya, Perdana Menteri Manuel Osa Nsue Nsuga telah menyerahkan pengunduran diri seluruh jajaran kabinet kepada pemerintah.

Dalam pernyataannya, Obiang mengungkapkan bahwa tingkat pelaksanaan program pemerintah hanya mencapai sekitar 10 persen dari target yang direncanakan. Capaian tersebut dianggap tidak sebanding dengan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Meski menyebut rendahnya tingkat realisasi program, pemerintah tidak menjelaskan secara rinci indikator maupun metode yang digunakan dalam mengukur keberhasilan target tersebut.

Partai Demokrat Guinea Ekuatorial (PDGE) yang berkuasa menyatakan Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo merasa tidak puas terhadap kinerja para menteri. Sejumlah persoalan disebut menjadi penyebab utama, mulai dari dugaan korupsi, lambatnya pelaksanaan proyek pembangunan, hingga belum optimalnya upaya diversifikasi ekonomi.

Pemerintah baru diperkirakan akan segera dibentuk dalam beberapa hari ke depan untuk menggantikan kabinet yang mengundurkan diri.

Namun demikian, pengunduran diri massal tersebut diperkirakan tidak akan mengubah konfigurasi politik secara signifikan. Presiden Obiang masih memegang kendali kuat dalam sistem pemerintahan negara Afrika Tengah tersebut dan memiliki kewenangan luas dalam menunjuk anggota kabinet.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sendiri telah memimpin Guinea Ekuatorial sejak 1979 dan dikenal sebagai salah satu kepala negara dengan masa jabatan terlama di Afrika.

Di sisi lain, Guinea Ekuatorial selama bertahun-tahun menjadi sorotan berbagai organisasi internasional terkait isu hak asasi manusia. Pemerintah negara itu kerap menghadapi tuduhan pelanggaran HAM terhadap pihak-pihak yang mengkritik penguasa, meskipun otoritas setempat membantah berbagai tuduhan tersebut.

Perkembangan terbaru ini menjadi perhatian publik internasional karena terjadi di tengah berbagai tantangan ekonomi dan politik yang sedang dihadapi negara penghasil minyak tersebut.