Bantuan Rp20 Miliar per Kabupaten untuk Penanganan Bencana NTT Telah Disalurkan

FLORES - Pemerintah telah menyalurkan bantuan senilai Rp20 miliar untuk setiap kabupaten terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dana tersebut telah diterima pemerintah daerah dan diarahkan khusus untuk kebutuhan penanganan bencana.

Kepastian penyaluran bantuan disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto saat mengikuti rapat koordinasi penanganan pascagempa bersama Presiden Prabowo Subianto di posko pengungsian, Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere, Desa Tonggurambang, Mbay, Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Prabowo menanyakan secara langsung apakah bantuan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten telah sampai kepada pemerintah daerah.

Suharyanto memastikan dana tersebut telah diterima dan disampaikan kepada para bupati. Ia juga menegaskan bantuan itu hanya diperbolehkan digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan bencana.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menambahkan, bantuan Rp20 miliar diberikan kepada seluruh kabupaten di Pulau Flores. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT memperoleh dukungan dana sebesar Rp40 miliar.

Menurut Melki, bantuan tersebut membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, khususnya warga yang masih berada di lokasi pengungsian.

Flores Timur juga memperoleh bantuan meskipun kabupaten tersebut tidak masuk wilayah terdampak gempa. Pemerintah daerah menilai wilayah tersebut tetap membutuhkan dukungan karena masih menghadapi dampak erupsi Gunung Lewotobi yang telah berlangsung sekitar dua tahun.

Melki menyampaikan apresiasi atas keputusan pemerintah memasukkan Flores Timur dalam penerima bantuan.

Selain mengandalkan bantuan pemerintah pusat, Pemprov NTT juga mengerahkan dukungan dari masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

Pemerintah daerah turut meminta pemilik toko dan kios di kawasan terdampak membantu menyediakan kebutuhan seperti makanan, minuman, selimut, dan matras. Seluruh biaya kebutuhan tersebut nantinya akan ditanggung pemerintah daerah.

Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat di lokasi terdampak maupun pengungsian tetap terpenuhi selama proses penanganan dan pemulihan bencana berlangsung.