Bank Dunia Salurkan Pinjaman US$1,5 Miliar untuk Dorong Reformasi Infrastruktur Afrika Selatan

JOHANNESBURG - Bank Dunia memberikan pinjaman senilai US$1,5 miliar kepada Afrika Selatan untuk mendukung percepatan reformasi infrastruktur dan memperkuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Dana pembiayaan itu akan digunakan pemerintah Afrika Selatan untuk memperbaiki sejumlah sektor strategis, terutama layanan air dan sanitasi, transportasi logistik, serta sistem kelistrikan yang selama ini menjadi tantangan utama bagi aktivitas ekonomi.

Kementerian Keuangan Afrika Selatan menyampaikan fasilitas tersebut diberikan melalui skema Development Policy Loan (DPL). Pemerintah berharap dukungan pembiayaan ini dapat mengurangi hambatan struktural ekonomi, meningkatkan daya saing industri, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru.

Pinjaman tersebut memiliki skema pembayaran jangka panjang dengan tenor 15 tahun, termasuk masa tenggang selama tiga tahun. Suku bunga yang dikenakan menggunakan acuan SOFR enam bulan ditambah 1,35 persen.

Pemerintah Afrika Selatan menilai skema pembiayaan dari Bank Dunia memberikan keuntungan karena menawarkan biaya yang lebih kompetitif dibandingkan sejumlah sumber pembiayaan lain. Hal ini diharapkan membantu menjaga tekanan terhadap beban utang negara.

Bersama dukungan pendanaan dari lembaga multilateral lainnya, pinjaman tersebut juga telah membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan luar negeri pemerintah Afrika Selatan untuk tahun fiskal 2026/2027 yang mencapai sekitar US$3,2 miliar.

Bank Dunia menyebut fasilitas ini merupakan pinjaman Development Policy Loan keempat yang diberikan kepada Afrika Selatan sejak 2022. Namun, pembiayaan terbaru ini menjadi yang pertama yang secara khusus memasukkan reformasi sektor air dan sanitasi sebagai bagian utama program.

Selain memperkuat layanan publik, Bank Dunia menilai peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan energi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan dalam jangka panjang.

Sebelumnya, Afrika Selatan menghadapi berbagai tekanan ekonomi akibat keterbatasan infrastruktur, termasuk gangguan pasokan listrik dan kebutuhan peningkatan layanan dasar. Pemerintah berharap reformasi tersebut mampu menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan menarik lebih banyak investasi.